Repelita Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin mendesak pemerintah untuk terbuka kepada publik mengenai rencana pemberian akses pesawat militer Amerika Serikat ke wilayah udara Indonesia.
Ia menilai bahwa kerja sama pertahanan semacam ini harus dibahas secara transparan karena menyangkut aspek strategis kedaulatan negara.
ADVERTISEMENT
Setiap kebijakan yang menyangkut kedaulatan, termasuk izin lintas bagi pesawat asing, tidak bisa diputuskan secara sepihak tanpa melibatkan DPR.
TB Hasanuddin meminta pemerintah untuk tidak menutup-nutupi informasi terkait dokumen kerja sama yang beredar di publik agar tidak menimbulkan spekulasi liar.
Menurutnya, transparansi sangat penting untuk meredam kegaduhan dan kekhawatiran masyarakat terhadap potensi pelanggaran kedaulatan.
Ia juga menekankan bahwa meskipun kerja sama dengan negara sahabat diperlukan, namun NKRI memiliki prinsip bebas aktif yang harus dijaga.
Tidak boleh ada kebijakan yang memberikan akses luas kepada militer asing tanpa dasar hukum yang jelas dan pengawasan negara, tegas TB Hasanuddin.
Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan itu mendorong pemerintah untuk segera mengklarifikasi status dokumen yang beredar apakah masih bersifat usulan atau sudah memasuki tahap negosiasi.
Publik berhak tahu karena ini menyangkut ruang udara Indonesia yang selama ini dijaga dengan prinsip kedaulatan penuh, ujarnya mengakhiri pernyataan.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
