Repelita [Jakarta] - Sastrawan kawakan sekaligus pakar akuntansi Tere Liye melayangkan sindiran pedas kepada mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana yang baru saja ditahan oleh pihak kejaksaan pada Rabu (3/6/2026).
Kritik tajam tersebut berfokus pada besarnya alokasi dana program Makan Bergizi Gratis yang berada di bawah wewenang Dadan selama memimpin lembaga baru tersebut.
ADVERTISEMENT
"Oi, kukira tadi berita penangkapan di terminal mana gitu, atau di kampung mana, ternyata Pak Dadan ini. Orang yang berbulan-bulan terakhir bertanggung jawab atas proyek menghabiskan uang puluhan triliunan, beli ini beli itu," tulis Tere Liye dikutip dari akun media sosialnya, Rabu (3/6/2026).
Melalui analogi tulisan khasnya, Tere Liye menggambarkan besarnya bobot anggaran operasional yang dikelola Dadan dengan perbandingan konversi satuan detik.
"Yang setiap detik setara 5 juta. Bersin itu Pak Dadan, hatsyi, 5 juta. Menguap dia, 5 detik, 25 juta. Ngupil dia satu menit, duuh, 300 juta. Boker dia sepuluh menit, 3 miIiar. Itulah level Pak Dadan," tulisnya.
Ungkapan sarkasme itu mencuat ke publik setelah Dadan resmi dinonaktifkan oleh Presiden Prabowo Subianto akibat tersandung kasus dugaan transaksi jual beli jabatan pada klaster program MBG.
Dari perspektif latar belakang finansialnya, Tere Liye seakan mengetuk kesadaran masyarakat perihal pentingnya transparansi tata kelola dana MBG yang bernilai fantastis.
Proyek pangan ini sejatinya merupakan agenda strategis nasional yang bersentuhan langsung dengan pemenuhan asupan nutrisi jutaan generasi muda di sekolah.
Hingga kini pihak Korps Adhyaksa masih terus mendalami kasus ini setelah menaikkan status hukum mantan pejabat teras BGN tersebut menjadi tersangka resmi.
Aksi penggeledahan markas BGN di kawasan Kebon Sirih saat penjemputan paksa berlangsung bahkan sempat memicu kelumpuhan operasional layanan administrasi lembaga.
Pesan tersirat dari viralnya tulisan sang novelis menekankan bahwa pemegang otoritas keuangan rakyat wajib menerapkan prinsip akuntabilitas mutlak karena setiap detiknya bernilai tinggi.
Kilas balik proses hukumnya, Kejaksaan Agung secara resmi langsung menjebloskan eks Kepala BGN Dadan Hindayana ke dalam sel tahanan pada Rabu sore (3/6/2026).
Dadan terpantau digiring keluar dari pintu utama Gedung Jampidsus Kejaksaan Agung tepat pada pukul 17.12 WIB dengan pengawalan ketat petugas.
Langkah kaki Dadan menuju kendaraan tahanan diiringi dengan kondisi kedua pergelangan tangan terikat borgol baja serta berbalut rompi tahanan khusus.
Tidak sendirian, dua figur mantan pendamping pimpinan BGN yakni Sonny Sanjaya dan Lodewyk Pusung turut menyusul masuk ke dalam daftar penahanan penyidik.
Ketiga oknum mantan petinggi tersebut disangkakan terlibat aktif dalam skandal praktik transaksi ilegal penentuan titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi.
Sama seperti sang mantan atasan, Sonny beserta Lodewyk keluar meninggalkan ruangan penyidikan dengan kondisi tangan terbelenggu dan mengenakan rompi serupa.
Dadan menjadi figur perdana yang diposisikan masuk ke dalam kabin kendaraan tahanan berwarna hijau milik kejaksaan disusul oleh tersangka Lodewyk.
Sementara itu, tersangka Sonny sempat tertahan di area lobi utama lantaran armada angkutan tahanan penjemput telah bergerak meninggalkan lokasi terlebih dahulu.
Akibat kendala logistik tersebut, Sonny terpaksa diarahkan kembali memasuki area dalam Gedung Bundar guna menanti kedatangan mobil operasional cadangan.
Satgas Kejaksaan Agung RI sebelumnya telah melakukan penjemputan paksa terhadap Dadan Hindayana pada Rabu pagi (3/6/2026) di wilayah Jakarta Pusat.
Agenda eksekusi badan tersebut berjalan simultan dengan aksi penggeledahan ruangan kerja BGN yang berimbas pada berhentinya aktivitas pelayanan publik.
Keputusan tegas pencopotan Dadan oleh Presiden Prabowo Subianto dipicu oleh keterlibatan sang pejabat dalam pusaran gurita korupsi birokrasi pangan tersebut.
Sterilisasi area kantor BGN oleh tim penyidik kejaksaan dilakukan guna mengamankan dokumen-dokumen penting pendukung pembuktian perkara di persidangan.
Ketegasan institusi kejaksaan ini menjadi parameter serius dari komitmen pembersihan aparatur negara yang menggerogoti proyek vital jaminan gizi nasional.
Jika penyelewengan ini terbukti secara sah, mata rantai distribusi pasokan pangan sehat ke berbagai wilayah sekolah dikhawatirkan akan mengalami hambatan masif.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
