Repelita Jakarta - Gelombang perhatian dari dunia internasional kini tengah mengarah pada kebijakan strategis yang diambil oleh Presiden Prabowo Subianto dalam memimpin roda pemerintahan.
Sebuah majalah global terkemuka memberikan analisis mendalam serta evaluasi kritis mengenai dampak jangka panjang dari program kerja yang dinilai berisiko memicu ketidakstabilan ekonomi domestik.
ADVERTISEMENT
Melalui artikel yang dirilis pada hari Jumat, 15 Mei 2026, media asing tersebut menyoroti tata kelola fiskal negara yang dinilai kian terbebani di tengah situasi makro ekonomi dunia yang belum menentu.
"Prabowo Subianto sedang mengikis keuangan negaranya—dan juga demokrasinya," tulis The Economist sebagaimana dikutip pada Jumat, 15 Mei 2026.
Fokus perhatian pengamat global tertuju pada alokasi anggaran besar untuk membiayai penyediaan makanan bergizi serta rencana pembentukan puluhan ribu lembaga ekonomi berbasis desa.
Kedua langkah taktis kemasyarakatan ini diproyeksikan bakal menyedot dana segar yang sangat masif yakni berkisar pada angka sepuluh persen dari keseluruhan instrumen belanja tahunan.
Beban pembiayaan di dalam negeri tersebut terasa kian berat lantaran diperparah oleh dinamika krisis pasokan energi global yang tengah melanda berbagai belahan dunia saat ini.
"Prabowo harus mengubah arah atau menghadapi risiko krisis," tulis media tersebut.
Pemerintah dipandang berada di persimpangan jalan yang sulit karena dihadapkan pada pilihan mutasi kebijakan seperti memangkas proyek prioritas atau melampaui batas aman defisit anggaran negara.
Apabila ambang batas defisit anggaran sebesar tiga persen dari total produk domestik bruto dipaksakan untuk ditembus, konsekuensi gesekan di ranah politik praktis tentu tidak dapat dihindarkan.
Sentimen kurang menguntungkan juga mulai berimbas pada psikologis pasar saham di mana para pelaku usaha internasional menunjukkan indikasi kekhawatiran yang cukup mendalam terkait modal mereka.
Fenomena penarikan aset asing dalam jumlah besar dilaporkan terjadi beriringan dengan melemahnya nilai tukar mata uang rupiah hingga menyentuh titik terendah dalam catatan sejarah keuangan nasional.
"Di bawah pemerintahan Prabowo, modal asing sebesar 6 miliar dolar AS telah keluar dan rupiah melemah 11% terhadap dolar," tulis artikel itu.
Di sisi lain dinamika perkembangan politik dalam negeri juga ikut disorot terutama mengenai ruang bagi kelompok penyeimbang serta hak berpendapat warga masyarakat yang dirasa kian menyusut.
Kekuatan oposisi di tingkat parlemen dinilai tidak lagi berjalan optimal sejalan dengan bergulirnya wacana untuk mengevaluasi sistem pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat.
"Civil society diintimidasi. Hanya sedikit ruang bagi perbedaan pendapat dan pertarungan gagasan," tulis The Economist.
Meskipun fondasi kebebasan berpendapat di tanah air telah dikembangkan secara konsisten semenjak era reformasi 1998, namun catatan krusial ini dapat mengancam pencapaian demokrasi tersebut.
Kekhawatiran terbesar muncul apabila saluran resmi untuk menyampaikan kritik terus mengalami penyumbatan, maka gejolak massa berpotensi meluas hingga ke ruang-ruang terbuka publik.
"Perbedaan pendapat yang tidak mendapat saluran dalam politik akan tumpah ke jalanan," tulis artikel tersebut.
Menyikapi ulasan tajam tersebut seorang akademisi senior dari lembaga kajian regional ISEAS–Yusof Ishak Institute, Made Supriatma, turut memberikan sudut pandang dan catatan pentingnya.
Ia membeberkan fakta bahwa dalam satu pekan ini media internasional bersangkutan menayangkan dua buah esai analitis yang secara spesifik menguliti arah kepemimpinan nasional terkini.
Publikasi bagian pertama mengusung tajuk "Presiden Prabowo Membahayakan Ekonomi dan Demokrasi" dengan tambahan subjudul penjelas berupa kalimat "Prabowo Subianto Terlalu Boros dan Otoriter".
Sementara itu untuk artikel bagian kedua menggunakan judul utama "Indonesia, Negara Mayoritas Muslim, Ada pada Jalur Berisiko" dengan subjudul "Prabowo Subianto Melemahkan Keuangan Negeri Ini — dan Juga Demokrasinya".
Pakar riset tersebut kemudian memberikan penegasan krusial bahwa evaluasi bernada miring semacam ini tidak hanya disuarakan oleh perwakilan kelompok negara dari kawasan barat saja.
Menurutnya gelombang keberatan dan kekhawatiran serupa mengenai ketidakpastian regulasi serta tata kelola juga resmi dilayangkan oleh perwakilan Kamar Dagang dan Industri dari negara China.
"Ini China. Bukan Barat," tegasnya.
Dirinya pun mengutip pilihan istilah tajam yang disematkan oleh jurnalis asing dalam menggambarkan gaya kepemimpinan kepala negara yang dinilai cenderung mengabaikan beberapa aturan normatif.
Melalui sebuah unggahan di laman media sosial pribadinya yang dikutip pada hari Sabtu, 16 Mei 2026, peneliti tersebut menuliskan refleksi yang sangat mendalam atas kondisi keuangan domestik saat ini.
"Sungguh kita sedang di ambang kebangkrutan. Tidak saja kebangkrutan moral tapi juga ekonomi. Kas kita kosong! Tapi kita keluarkan uang gila-gilaan seperti kita kaya raya," tulis Made di akun media sosialnya, dikutip pada Sabtu, 16 Mei 2026.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
