Repelita [Jakarta] - Kenaikan harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax memicu gelombang kritik tajam terhadap strategi ekonomi pemerintah saat ini.
Mantan Ketua BEM UGM, Tiyo Ardianto, secara terbuka melayangkan protes keras kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
ADVERTISEMENT
Tiyo berpendapat bahwa kebijakan penyesuaian harga energi tersebut merupakan cerminan dari kondisi fiskal negara yang sedang dalam tekanan berat.
Ia mendesak pemerintah agar segera menghentikan klaim bahwa perekonomian nasional berjalan normal tanpa ada masalah berarti.
Pernyataan tersebut disampaikan Tiyo dalam siaran Program Sapa Indonesia Pagi di Kompas TV pada Kamis, 11 Juni 2026.
Menurut Tiyo, realitas yang terjadi di lapangan jauh lebih nyata dibandingkan narasi optimistis yang terus dibangun oleh pihak pemerintah.
Ia menilai keputusan menaikkan harga Pertamax menjadi bukti nyata akan terbatasnya kemampuan negara dalam menjaga stabilitas anggaran.
“Akhirnya kita tahu bahwa pemerintah mulai menyerah, kenyataan jelas lebih berbicara daripada kata-kata, tidak bisa lagi Pak Purbaya terus mengutarakan sesuatu yang palsu seolah-olah kita baik-baik saja,” tegas Tiyo.
Tiyo menjelaskan bahwa beban fiskal negara semakin berat akibat penyiaran harga minyak global dan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.
“Sementara hari ini pemerintah sendiri menaikkan harga pertamax. Kenaikan harga pertamax itu tanda bahwa APBN kita sudah tidak lagi menanggung beban fiskal untuk membayar biaya subsidi harga minyak yang semakin hari semakin tinggi serta kurs dolar semakin naik.”
Selain itu, ia menyoroti minimnya transparansi pemerintah kepada publik mengenai tantangan berat yang sebenarnya tengah menghadap bangsa.
Baginya, rakyat berhak mendapatkan kejujuran pemerintah daripada terus menyampaikan kesan bahwa situasi ekonomi dalam kondisi aman terkendali.
“Kita tahu bahwa di antara seluruh beban yang terjadi, dari seluruh potensi yang bisa dilakukan, akhirnya rakyatlah yang jadi korban,” ucap Tiyo.
Ini juga mencakup prioritas anggaran pemerintah, terutama terkait Program Makan Bergizi Gratis yang dinilai menelan biaya sangat fantastis.
Ia mendesak agar pemerintah melakukan efisiensi pada pos pengeluaran seperti kunjungan dinas luar negeri serta kabinet, bukan hanya bersantai.
“Yang dilakukan oleh pemerintah adalah menaikkan harga BBM yang jelas berdampak pada masyarakat, sementara efisiensi terhadap kunjungan luar negeri, efisiensi terhadap MBG, efisiensi terhadap kabinet tidak dilakukan. Artinya apa semua rakyat boleh merugikan pejabatnya tidak boleh,” kata Tiyo.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
