Repelita Jakarta - Seorang bekas menteri perdagangan bernama Thomas Lembong meluapkan kekecewaannya terhadap kondisi bangsa saat berbincang santai dengan Akbar Faisal.
Ia mengaku bahwa banyak pejabat publik jaman dulu merasa dibuang oleh sistem setelah tidak lagi mendukung kekuasaan yang ada.
ADVERTISEMENT
Menurutnya, ketika masalah hukum menerpa para mantan menteri, atasan mereka tidak pernah tampil membela sehingga mereka merasa ditelantarkan.
"Perasaan menjadi tumbal itu sulit dihindari oleh banyak dari kami," ucapnya dengan nada getir.
Lembong juga menceritakan bahwa dirinya sudah sadar penuh ketika memutuskan mendukung Anies Baswedan pada pemilu sebelumnya.
Ia tahu risiko yang mengintai sangat besar mulai dari proses kriminalisasi hingga ancaman terhadap keselamatan pribadinya.
Bekas menteri era Jokowi itu menilai bahwa mekanisme penegakan hukum saat ini sangat sulit diprediksi arahnya karena dicampuri kepentingan politik penguasa.
Ia menyebut sistem hukum yang ada dinilai amburadul, tidak rapi, dan sering dipaksakan untuk menjerat lawan politik.
Bahkan ia mengaku pernah mendengar praktik pemerasan dalam beberapa perkara yang melibatkan tokoh publik dan kalangan pejabat.
Menurut pandangannya, kondisi ini tidak semata merugikan individu yang menjadi korban tetapi juga mengusir investor asing dari Indonesia.
Ia memberikan contoh kasus yang melibatkan Nadiem Makarim sebagai bukti bagaimana pasar bisa terguncang oleh ketidakpastian hukum.
"Kalau sistem hukum berantakan, investor malah takut. Ini bukan masalah benar atau salah tapi kepastian hukum," tegasnya.
Lembong juga memperingatkan bahwa posisi ekonomi Indonesia saat ini sedang berada dalam bahaya besar.
Ia menyebut masa sekarang sebagai periode paling rawan dalam dua puluh tahun terakhir akibat utang menggunung dan kebijakan yang kurang membumi.
Tekanan dari luar seperti konflik Iran yang memicu krisis energi juga memperparah keadaan ekonomi yang sudah tidak sehat.
Ia mengkritik sikap pemerintah yang dinilai terlalu optimis namun enggan mengakui kenyataan pahit di lapangan.
Pendekatan seperti itu, menurut Lembong, justru membahayakan karena memunculkan kesan tidak jujur di mata investor.
"Kepercayaan muncul dari kejujuran. Jika data dan ucapan tidak sesuai, investor pasti pergi," ujarnya memperingatkan.
Ia menyebut pelemahan rupiah dan penurunan indeks saham sebagai bukti nyata bahwa iklim investasi sedang memburuk.
Arus modal mulai kabur dari Indonesia, baik yang dilakukan oleh investor asing maupun pemodal dalam negeri yang cemas.
Lembong juga melirik ke belakang dengan menyoroti proyek-proyek besar masa lalu yang tidak memberikan dampak ekonomi berarti.
Ia menyayangkan Indonesia kalah gesit dibanding negara tetangga dalam memanfaatkan peluang bisnis masa depan seperti semikonduktor dan kecerdasan buatan.
Dalam suasana yang mencekam ini, ia menekankan pentingnya pemerintah mau menerima kritik dan mengakui realitas yang terjadi.
Budaya anti kritik yang berkembang saat ini malah memperburuk keadaan karena menutup pintu untuk mencari jalan keluar.
Ketika Akbar Faisal bertanya apakah ia bersedia kembali menjadi menteri, Lembong menjawab singkat bahwa ia belum siap.
Menurutnya, yang diperlukan saat ini bukan sekadar ganti orang di kabinet melainkan perubahan fundamental dalam cara berpikir negara.
"Jika pola ini terus berlanjut, kita patut ragu apakah bisa bertahan hingga akhir tahun," pungkasnya.
Pernyataan pedas mantan menteri ini langsung menjadi buah bibir di kalangan para pengamat dan pelaku pasar.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
