Repelita Washington - Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara resmi mengirimkan surat ke Kongres pada 1 Mei 2026 yang menyatakan bahwa perang melawan Iran telah berakhir, tepat pada batas waktu 60 hari sesuai Resolusi Kekuatan Perang 1973.
Dalam surat tersebut, Trump mengklaim bahwa tidak ada lagi pertempuran atau baku tembak antara pasukan AS dan Iran sejak gencatan senjata sementara diberlakukan pada 7 April 2026 .
ADVERTISEMENT
Pernyataan mengejutkan ini menjadi strategi Gedung Putih untuk menghindari kewajiban konstitusional meminta persetujuan resmi Kongres atas operasi militer yang berlangsung lebih dari 60 hari .
Berdasarkan War Powers Resolution 1973, seorang presiden AS hanya diizinkan mengerahkan pasukan ke luar negeri maksimal 60 hari tanpa izin Kongres, kecuali meminta perpanjangan 30 hari atau otorisasi penuh .
Konflik antara AS dan Iran sendiri dimulai pada 28 Februari 2026, namun Trump baru secara resmi memberitahukan operasi militer tersebut kepada Kongres pada 2 Maret 2026 .
Dengan demikian, batas waktu 60 hari secara hukum jatuh pada tanggal 1 Mei 2026, tepat ketika surat Trump dikirimkan .
Menteri Pertahanan Pete Hegseth memperkuat argumen pemerintahan dalam kesaksiannya di hadapan Komite Angkatan Bersenjata Senat bahwa status gencatan senjata secara efektif menghentikan hitungan waktu .
"Gencatan senjata berarti hitungan mundur 60 hari berhenti atau dihentikan," ujar Hegseth dalam kesaksiannya pada Kamis (30/4/2026) .
Namun interpretasi hukum ini langsung memicu kontroversi sengit, terutama dari kalangan Partai Demokrat di Kongres .
Senator Jeanne Shaheen dari New Hampshire menyebut batas waktu tersebut sebagai "ambang hukum yang jelas" bagi Trump untuk bertindak, baik menghentikan perang maupun meminta persetujuan Kongres .
Para anggota parlemen Demokrat juga menunjukkan bahwa meskipun pengeboman telah berhenti, AS masih mengerahkan tiga kapal induk di Teluk Persia dan terus memberlakukan blokade laut terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran .
Blokade tersebut dinilai sebagai bukti bahwa permusuhan sebenarnya masih berlangsung, bukan telah berakhir seperti klaim Trump .
Meski mengklaim konflik telah berhenti, Trump dalam suratnya juga mengakui bahwa ancaman dari Iran masih "signifikan" terhadap kepentingan dan personel militer AS di kawasan .
"Permusuhan yang dimulai pada 28 Februari 2026 telah diakhiri," tulis Trump dalam surat yang dikutip Reuters, seraya menambahkan bahwa "tidak ada baku tembak antara Pasukan Amerika Serikat dan Iran sejak 7 April 2026" .
Partai Republik yang menguasai mayoritas tipis di Senat dan DPR hampir sepenuhnya memberikan suara menentang setiap resolusi yang berupaya mengakhiri konflik secara paksa .
Namun keretakan mulai terlihat di internal Partai Republik sendiri ketika sejumlah anggota parlemen mulai mempertanyakan kelanjutan operasi tanpa rencana penyelesaian yang jelas .
Senator Susan Collins dari Maine, salah satu tokoh Republik yang vokal, mendukung langkah untuk mengakhiri aksi militer di Iran karena Kongres belum memberikan persetujuan .
"Aksi militer lebih lanjut terhadap Iran harus memiliki misi yang jelas, tujuan yang dapat dicapai, dan strategi yang terdefinisi untuk mengakhiri konflik," ujar Collins .
Di tengah ketegangan politik ini, Amerika Serikat juga dikabarkan akan menarik kapal induk tercanggihnya, USS Gerald R Ford, dari Timur Tengah pada pertengahan Mei 2026 .
Kapal yang telah bertugas selama lebih dari 10 bulan sejak bertolak dari Pangkalan Angkatan Laut Norfolk pada Juni 2025 ini akan kembali ke pangkalan asalnya di Virginia .
Penarikan kapal induk ini menjadi sinyal kuat meredanya tensi militer di kawasan, meskipun AS masih menyisakan dua kapal induk lainnya, yakni USS Abraham Lincoln dan USS George HW Bush .
Sementara itu, Iran telah mengirimkan proposal damai terbaru kepada Amerika Serikat melalui mediator Pakistan pada Kamis (30/4/2026) .
Proposal tersebut berisi penyelesaian terkait Selat Hormuz dan upaya mengakhiri perang tanpa membahas kesepakatan nuklir .
Namun Trump dengan cepat menolak proposal tersebut karena tidak menyentuh isu program nuklir Iran yang menjadi fokus utama Washington .
Teheran sendiri bersikukuh tetap menutup Selat Hormuz dan hanya mengizinkan sedikit kapal melewati jalur air tersebut sejak awal perang .
Senator Tim Kaine dari Virginia menegaskan bahwa sejak awal, serangan ke Iran adalah tindakan ilegal karena tidak mendapat persetujuan Kongres .
Ia dan sejumlah senator lain, termasuk dari Partai Republik, telah enam kali mencoba mengusulkan resolusi terkait serangan tersebut, namun seluruhnya gagal .
"Konstitusi memberi Kongres peran penting soal perang dan damai, dan UU Kekuasaan Perang menegaskan tenggat 60 hari untuk Kongres menyetujui atau mengakhiri keterlibatan AS dalam konflik asing," kata Collins mengingatkan .
Situasi ini semakin diperumit oleh fakta bahwa Senat sedang dalam masa reses mulai 1 Mei 2026 dan baru akan kembali bekerja pada 8 Mei 2026 .
Dengan demikian, hampir dipastikan Kongres tidak akan bisa membuat keputusan apapun terkait perang ini dalam waktu dekat .
Jika pertempuran kembali terjadi di masa depan, Trump dapat memberi tahu Kongres bahwa ia memulai siklus 60 hari yang baru, sebuah praktik yang pernah dilakukan presiden-presiden AS sebelumnya dalam konflik berskala terbatas .
Para ahli hukum menilai persoalan konstitusionalitas War Powers Resolution ini sebenarnya belum pernah diputuskan secara final oleh pengadilan .
Trump sendiri menyebut undang-undang tersebut inkonstitusional, sebuah posisi yang juga pernah diambil oleh presiden-presiden dari kedua partai sebelumnya karena dianggap membatasi kekuasaan presiden sebagai panglima tertinggi .
Dunia kini menanti langkah selanjutnya apakah gencatan senjata ini akan bertahan atau justru menjadi awal dari babak baru konflik yang lebih panjang antara dua negara adidaya tersebut .(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
