Repelita Washington - Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengirim surat resmi ke Kongres pada 1 Mei 2026 yang menyatakan bahwa perang melawan Iran telah berakhir.
Dalam surat tersebut Trump mengklaim bahwa seluruh operasi militer telah dihentikan sejak gencatan senjata sementara diberlakukan pada 7 April 2026.
ADVERTISEMENT
Trump menegaskan dalam suratnya bahwa tidak ada lagi pertempuran atau baku tembak antara kedua negara sejak tanggal tersebut.
Konflik antara Amerika dan Iran sendiri dimulai pada 28 Februari 2026 setelah eskalasi ketegangan yang berkepanjangan.
Hitungan mundur 60 hari sesuai Resolusi Kekuatan Perang 1973 otomatis berhenti menurut interpretasi pemerintahan Trump.
Gedung Putih berargumen bahwa status gencatan senjata secara resmi telah menghentikan hitungan waktu yang mewajibkan persetujuan Kongres.
Pernyataan ini langsung memicu perdebatan sengit di kalangan senator dan para ahli hukum di Washington.
Data terbaru dari Reuters menunjukkan bahwa Amerika Serikat masih mengerahkan tiga kapal induk besar di perairan Teluk Persia.
Blokade laut terhadap pelabuhan-pelabuhan milik Republik Islam Iran ternyata masih terus berlanjut tanpa tanda-tanda pencabutan.
Menurut laporan CNN, kebijakan blokade ini mengganggu sekitar 20 persen lalu lintas minyak global yang melewati Selat Hormuz.
Trump dinilai tercekik oleh aturan ketat Resolusi Kekuatan Perang 1973 yang membatasi kekuasaan presiden.
Undang-undang yang lahir pasca Perang Vietnam ini melarang presiden mengirim pasukan ke luar negeri lebih dari 60 hari tanpa izin Kongres.
Trump memberi tahu Kongres secara resmi pada 2 Maret 2026 sehingga hitungan hari dimulai dari tanggal tersebut.
Partai Demokrat berkali-kali mencoba memblokir kebijakan perang Trump namun fraksi Republik selalu menghalangi upaya tersebut.
Menteri Pertahanan Pete Hegseth menguatkan argumen pemerintahan di hadapan Komite Angkatan Bersenjata Senat.
"Status gencatan senjata berarti hitungan mundur waktu telah dihentikan secara otomatis menurut hukum," kata Hegseth dalam sidang.
Namun para ahli hukum meragukan kekuatan argumen yang dikemukakan oleh pemerintahan Trump tersebut.
Profesor Mark Nevitt dari Universitas Emory menilai bahwa argumen tersebut memiliki kelemahan mendasar.
Blokade laut secara teknis termasuk sebagai tindakan perang dalam hukum internasional yang berlaku.
Nevitt mengatakan pemerintahan Trump sedang mencari celah hukum yang tidak konsisten secara logika.
Pasalnya blokade laut hanya dianggap sah jika negara sedang dalam kondisi perang aktif.
Namun di sisi lain Trump secara tegas mengklaim bahwa konflik dengan Iran telah selesai dan perang telah berakhir.
Data dari Council on Foreign Relations menyebut bahwa blokade yang berlanjut menyebabkan harga minyak Brent naik 15 persen.
Harga minyak dunia pun menembus angka 95 dolar AS per barel yang membebani banyak negara.
Tekanan ekonomi mulai dirasakan oleh rakyat Amerika dengan tingkat inflasi mencapai 4,2 persen menurut Bureau of Labor Statistics.
Di dalam negeri, Partai Demokrat marah besar karena menganggap perang ini ilegal tanpa persetujuan Kongres.
Bahkan senator dari Partai Republik mulai retak dan mempertanyakan dasar hukum kelanjutan operasi militer.
John Curtis dari Utah dan Brian Mast dari Florida mendesak adanya izin baru dari Kongres.
Alasan mereka adalah keputusan militer harus melibatkan rakyat melalui wakilnya di senat.
Trump justru mengingatkan bahwa ancaman dari Iran masih tetap ada meskipun operasi tempur telah dihentikan.
Pergerakan pasukan Amerika di kawasan Timur Tengah pun masih terus berlangsung tanpa pengurangan signifikan.
Meski operasi tempur resmi berhenti, tekanan ekonomi melalui blokade laut dinilai lebih efektif oleh pemerintahan Trump.
Tujuannya adalah untuk menormalisasi jalur pelayaran Selat Hormuz dan memaksa Iran mencapai kesepakatan nuklir baru.
Laporan terbaru dari BBC mencatat sekitar 1.200 korban jiwa di Iran sejak konflik pecah pada Februari 2026.
Jumlah tersebut mencakup sekitar 300 warga sipil yang tidak terlibat dalam pertempuran.
Amerika Serikat mengklaim bahwa serangan selalu ditargetkan pada fasilitas militer dan nuklir milik Iran.
Namun Iran dengan tegas membantah klaim tersebut dan menuduh Amerika serta Israel melakukan kejahatan perang.
Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyatakan bahwa Teheran telah kehilangan kepercayaan sepenuhnya kepada Washington.
Alasannya adalah karena Amerika berulang kali melanggar gencatan senjata saat negosiasi berlangsung di Islamabad.
Agresi militer Amerika dan serangan udara Israel semakin memperkuat keyakinan Iran bahwa Barat tidak bisa dipercaya.
Pezeshkian menyebut serangan-serangan tersebut telah menyebabkan banyak korhan termasuk gugurnya mantan Pemimpin Revolusi Islam Ayatollah Sayyid Ali Khamenei.
Serangan juga membidik rumah sakit, sekolah, infrastruktur publik, serta fasilitas nuklir yang bersifat damai.
Ia menegaskan bahwa tindakan tersebut jelas melanggar hukum internasional dan tergolong sebagai kejahatan perang.
Pezeshkian meminta para pejabat Amerika untuk menghentikan retorika provokatif yang selama ini dilontarkan.
Hal ini penting untuk membangun kembali kepercayaan Iran yang telah hancur berkeping-keping.
Ia menekankan bahwa keseriusan dalam negosiasi diperlukan untuk mengakhiri perang secara definitif.
Pemimpin Tertinggi Revolusi Islam Iran, Ayatollah Mojtaba Khamenei, bersikap lebih tegas dari pendahulunya.
Ia menyatakan bahwa negara Iran tidak akan pernah mundur satu jengkal pun dalam menghadapi tekanan Amerika.
Ini menjadi jawaban atas ketidakpuasan Trump terhadap proposal negosiasi yang diajukan oleh Teheran.
"Hari ini kebangkitan luar biasa bangsa Iran, tidak hanya terbatas pada puluhan juta orang yang siap berkorban dalam perjuangan melawan zionisme dan Amerika yang haus darah," katanya.
Kebangkitan ini menurut Khamenei telah menyatukan bangsa Iran yang berjumlah 90 juta jiwa baik di dalam maupun luar negeri.
"Dengan seluruh identitas mereka, baik spiritual kemanusiaan, ilmu pengetahuan, industri, hingga teknologi dasar dan modern, mulai dari nano, bio, hingga nuklir dan misil, semuanya dianggap sebagai aset nasional," tegas Khamenei.
Data dari Institute for the Study of War menunjukkan bahwa Iran meningkatkan produksi misil balistik hingga 30 persen sejak bulan Maret.
Stok uranium yang diperkaya oleh Iran telah mencapai 5.000 kilogram, semakin mendekati ambang batas pembuatan senjata nuklir.
Dampak global dari konflik ini sangat nyata dirasakan oleh berbagai negara di dunia.
Harga minyak dunia bergerak fluktuatif secara liar dari hari ke hari.
Ekspor minyak Iran dilaporkan turun hingga 40 persen akibat kebijakan blokade laut yang diterapkan AS.
Di Amerika Serikat sendiri harga bensin naik 25 sen per galon sehingga memicu protes di 15 negara bagian.
Negosiasi perdamaian di Islamabad saat ini berjalan mandek tanpa kemajuan berarti.
Iran menolak proposal Trump mengenai pembatasan program nuklir tanpa disertai jaminan pencabutan sanksi ekonomi.
Trump menyebut proposal yang diajukan oleh Republik Islam tidak serius dan hanya membuang waktu.
Namun Teheran dengan tegas menuntut agar blokade laut dihentikan terlebih dahulu sebelum negosiasi dilanjutkan.
Para analis memprediksi bahwa konflik ini dapat berlangsung dalam waktu yang panjang.
Council on Foreign Relations menyebut risiko eskalasi mencapai 40 persen jika Kongres menolak perpanjangan operasi.
Partai Demokrat merencanakan voting minggu depan untuk menentukan sikap resmi Kongres terhadap perang ini.
Saat ini Trump masih memegang kendali penuh atas urusan militer dan kebijakan luar negeri.
Namun tekanan dari dalam negeri dan komunitas internasional terus meningkat dari hari ke hari.
Pertanyaan besar yang muncul adalah apakah gencatan senjata ini benar-benar akhir dari konflik atau hanya awal dari babak baru.
Tiga kapal induk yaitu USS Abraham Lincoln, USS Carl Vinson, dan USS Dwight D. Eisenhower masih berpatroli di Teluk Persia.
Operasi drone surveillance ditingkatkan hingga 50 persen menurut data Pentagon per 4 Mei 2026.
Teheran membalas semua tekanan tersebut dengan menggelar latihan militer besar-besaran di perbatasan.
Sekitar 100.000 tentara Iran dikerahkan dalam latihan perang yang berlangsung selama sepekan.
Ini adalah sinyal jelas bahwa Teheran siap untuk terlibat dalam perang panjang jika diperlukan.
Dunia internasional kini memantau ketat perkembangan situasi di Timur Tengah.
Uni Eropa terus mendesak agar dialog segera dimulai antara kedua belah pihak.
Rusia dan China mendukung penuh posisi Iran di forum Dewan Keamanan PBB.
Resolusi perdamaian yang diajukan oleh negara-negara netral gagal dua kali karena veto dari pihak tertentu.
Kembali ke dalam negeri Amerika, polling Gallup menunjukkan 52 persen rakyat menolak kelanjutan perang melawan Iran.
Tingkat dukungan terhadap Trump turun 5 poin menjadi 45 persen akibat kebijakan perangnya.
Kontroversi ini menjadi ujian besar bagi batas kekuasaan presiden dalam urusan perang dan damai.
Resolusi 1973 kembali menjadi sorotan utama para ahli hukum tata negara.
Saat ini blokade laut terus menekan perekonomian Iran yang sedang terpuruk.
Produk domestik bruto Iran mengalami kontraksi sebesar 8 persen pada kuartal I tahun 2026 menurut data IMF.
Namun semangat nasionalisme dan perlawanan rakyat Iran justru semakin menguat di bawah tekanan.
Trump berharap tekanan ekonomi yang berkelanjutan akan memaksa Iran mencapai kesepakatan nuklir baru.
Model yang diinginkan mirip dengan JCPOA 2015 namun dengan versi yang lebih ketat dan mengikat.
Namun Iran menolak semua tawaran kecuali sanksi ekonomi dicabut secara total tanpa syarat.
Perdebatan hukum mengenai status perang ini kemungkinan akan berlanjut ke pengadilan federal.
ACLU telah mengajukan gugatan atas nama para veteran perang yang menolak operasi ilegal di Timur Tengah.
Dalam suratnya kepada Kongres, Trump tetap optimis bahwa konflik telah selesai dan ancaman telah terkendali.
Namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa blokade masih berlanjut hingga Selat Hormuz benar-benar normal.
Lalu lintas kapal di kawasan tersebut naik 10 persen pada minggu ini menurut data Lloyd's List.
Iran tetap pada pendiriannya bahwa program nuklir adalah aset nasional yang tidak bisa ditawar.
Khamenei dengan tegas menyebut bahwa kemampuan nuklir dan misil adalah garis merah yang tidak boleh dilanggar.
Ini menjadi peringatan keras kepada Amerika Serikat dan Israel untuk tidak bertindak ceroboh.
Kini dunia menunggu langkah selanjutnya dari kedua belah pihak yang masih saling adu argumen.
Pertanyaan besar tetap menggantung, apakah perdamaian sejati akan terwujud atau gencatan senjata ini hanya bersifat rapuh.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
