Repelita Jakarta - Dugaan kesepakatan rahasia antara Presiden Prabowo Subianto dengan mantan Presiden Joko Widodo mencuat ke publik seiring dengan melemahnya fungsi kontrol legislatif terhadap jalannya roda eksekutif.
Kondisi tersebut memicu kekhawatiran dari berbagai kalangan akademisi karena lembaga perwakilan rakyat dinilai kehilangan taring kritis dalam mengoreksi kebijakan pemerintah yang kontroversial.
ADVERTISEMENT
Narasumber terpercaya sekaligus akademisi senior Ubedilah Badrun mensinyalir adanya tekanan terstruktur yang membuat para anggota dewan memilih untuk tidak bersuara terhadap potensi penyimpangan kekuasaan.
"ada perjanjian antara Prabowo dengan Jokowi sehingga kemudian kasus wus kereta cepat itu kemudian diambil alih oleh Prabau dan ditutup," ungkap Ubedilah Badrun saat memaparkan analisisnya mengenai situasi politik nasional terkini.
Beliau juga menambahkan bahwa fenomena pembungkaman ini sangat berbahaya bagi masa depan demokrasi Indonesia karena menghilangkan sistem checks and balances yang seharusnya berjalan di parlemen.
"kasus ada semacam komando dari struktur kekuasaan eksekutif terhadap legislatif untuk tidak bersuara problemnya Prabau sudah nepotisme sekarang maaf saya sebutkan ponakannya ada adiknya artinya ketika itu menyangkut orang-orang kepercayaan dia dan membahayakan orang-orang kepercayaannya ada peristiwa di mana Prabowo melindungi orang," pungkasnya secara tegas mengenai kemunduran tata kelola pemerintahan saat ini.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
