Repelita Jakarta - Tanggapan bersama dari dua jurnalis senior Hersubeno Arief dan Agi Betha dalam program Off The Record FNN mengenai ulasan majalah The Economist kini tengah memicu perbincangan hangat di tengah masyarakat.
Hersubeno Arief menegaskan bahwa analisis tajam dari media berpengaruh asal Inggris tersebut seharusnya tidak disikapi secara reaktif atau dianggap sebagai bentuk sinisme politik semata terhadap pemerintah.
ADVERTISEMENT
Kritik eksternal ini harus dipandang oleh para pembuat kebijakan sebagai sebuah peringatan dini yang membangun agar jalannya roda pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto tidak salah arah.
Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa sebelumnya sempat melontarkan pembelaan keras dan mengkritik balik analisis yang dikeluarkan oleh media asing tersebut terkait pemindahan alokasi dana darurat pada Desember 2025.
Purbaya Yudi Sadewa menyatakan, "Saya salah." Gue billing "Dasar majalah bego." Oh iya dong "dia punya ekonomnya." Dia punya ekonomnya harusnya ternyata emang dugaan saya betul dia enggak sepintar saya.
Menanggapi ketegangan komunikasi tersebut, Hersubeno Arief mengingatkan jajaran kabinet khususnya menteri keuangan agar tidak bersikap emosional karena ekosistem ekonomi nasional sangat terikat dengan sentimen global.
Agi Betha menyambung pandangan tersebut dengan menyoroti bahwa merosotnya indeks demokrasi serta pelemahan fungsi kontrol oposisi di parlemen yang ditulis oleh The Economist memang menjadi fakta riil yang terjadi di dalam negeri.
Kombinasi antara pembengkakan anggaran belanja untuk program berskala besar seperti Makan Bergizi Gratis dan melemahnya pengawasan legislatif dinilai Agi Betha menjadi pemicu utama kaburnya modal asing yang kini menekan nilai tukar rupiah hingga Rp17.600 per dolar AS.
Selain persoalan fiskal, Agi Betha juga mengkritisi indikasi meluasnya pendekatan militeristik dalam berbagai proyek strategis nasional, pelaksanaan retret menteri di Akmil Magelang, serta wacana pengubahan sistem pemilihan kepala daerah.
Hersubeno Arief kemudian mengibaratkan Republik Indonesia seperti sebuah kapal besar di mana presiden bertindak sebagai nakhoda sedangkan para jurnalis dan masyarakat adalah penumpang yang berhak saling mengingatkan.
Kedua pengamat dalam tayangan tersebut bersepakat bahwa jajaran kabinet harus membuka diri terhadap evaluasi berkala dari lembaga kredibel dunia demi menjaga agar stabilitas negara tetap terjaga dan tidak tenggelam dalam krisis multidimensi.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
