Repelita Jakarta - Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta menggelar sidang pembacaan eksepsi perkara korupsi pengadaan satelit Kementerian Pertahanan dengan terdakwa mantan Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemenhan, Laksamana Muda Purnawirawan Leonardi.
Dalam sidang tersebut, Leonardi mengaku merasa ditumbalkan dalam perkara proyek pengadaan satelit slot orbit 123 derajat Bujur Timur periode 2012 hingga 2021.
ADVERTISEMENT
“Karena cuma saya sendiri yang dianggap bertanggung jawab. Padahal tadi, seperti disampaikan, ini sistem,” kata Leonardi kepada wartawan saat jeda persidangan pada Jumat (10/4/2026).
Saat pembacaan eksepsi, tim kuasa hukum Leonardi berargumen bahwa kasus ini adalah bentuk kriminalisasi kebijakan atas masalah administratif yang tidak merugikan negara secara nyata.
Tim hukum menyinggung posisi Leonardi sebagai pejabat administratif dalam rantai kebijakan yang hanya berperan sebagai pelaksana, bukan pengambil keputusan utama.
Leonardi menjelaskan bahwa proses pengadaan merupakan sebuah sistem yang penyusunannya membutuhkan koordinasi dan perizinan bertingkat dari berbagai pihak.
Selaku pejabat pembuat komitmen (PPK), Leonardi menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki kewenangan dalam unit pengadaan yang bersifat independen.
“Peraturannya gitu. Jadi mereka independen. Mau siapa yang mau dipilih, mau berapa negonya, itu mereka. Atas profesionalisme mereka melaksanakan sebagai unit pengadaan yang ditetapkan oleh KPA,” kata dia.
Ia menuturkan bahwa proyek Satelit 123 BT bukanlah proyek pribadi melainkan arahan mantan Presiden Joko Widodo kepada Menteri Pertahanan saat itu, Ryamizard Ryacudu, melalui rapat terbatas pada Desember 2015.
Oleh karena itu, pihaknya meminta proses hukum yang lebih adil dengan melibatkan pemeriksaan terhadap pejabat yang memiliki otoritas lebih tinggi darinya.
Tim penuntut dalam sidang perdana menyatakan bahwa perbuatan Leonardi dan dua terdakwa lainnya telah merugikan keuangan negara dalam jumlah yang sangat besar.
Dua terdakwa lainnya adalah warga negara Amerika Serikat bernama Anthony Thomas van Der Hayden selaku tenaga ahli Kementerian Pertahanan.
Selain itu, Gabor Kuti Szilard selaku Chief Executive Operation Navayo International AG juga menjadi terdakwa yang disidangkan secara in absentia karena masih buron.
"Para terdakwa secara bersama-sama mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar US$ 21 juta atau lebih dari Rp 306 miliar," ujar jaksa penuntut pada Selasa (31/3/2026).
Jaksa mendakwa ketiganya telah melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Leonardi membantah dakwaan jaksa dengan menegaskan bahwa pengadaan proyek satelit tidak lahir dari inisiatif pribadinya.
Ia mengklaim bahwa penerimaan barang berupa certificate of performance dari Navayo International AG dilakukan tanpa sepengetahuannya sebagai PPK.
Penerimaan sertifikat tersebut juga tidak melibatkan panitia penerima hasil pekerjaan (PPHP) yang seharusnya bertugas melakukan verifikasi.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
