Repelita Jakarta - Penggagas Parlemen Bayangan Indonesia Pasti, Heru Subagia, melontarkan respons dan kritik tajam terkait usulan agar Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, dan Mahfud MD dirangkul masuk ke dalam jajaran kabinet pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Gagasan peleburan kekuatan politik tersebut sebelumnya dilontarkan oleh Syahganda Nainggolan, yang dinilai oleh pihak Parlemen Bayangan berpotensi melemahkan fungsi kontrol oposisi serta mengganggu pilar keseimbangan demokrasi nasional.
ADVERTISEMENT
Heru berpandangan bahwa pemerintahan yang sedang berjalan semestinya tetap memberikan ruang selebar-lebarnya bagi kekuatan oposisi agar fungsi pengawasan terhadap jalannya roda kekuasaan dapat berjalan optimal, alih-alih merangkul seluruh faksi politik ke dalam lingkaran istana.
Selain itu, ia menegaskan bahwa pihaknya telah menyampaikan ultimatum tegas agar rezim kepemimpinan Prabowo menahan diri untuk tidak kembali melakukan perombakan kabinet atau reshuffle.
"Saya ingin menggarisbawahi atas nama Parlemen Bayangan, Indonesia Pasti, sudah mengultimatum kepada pemerintahan Prabowo khususnya agar tidak melakukan reshuffle lagi," ujar Heru pada hari Minggu, 11 Oktober 2026.
Lebih lanjut, Heru menilai wacana penambahan kursi menteri tersebut sebagai langkah yang kontraproduktif serta tidak sejalan dengan prinsip efisiensi anggaran negara.
Ia memandang bahwa penambahan elemen politik ke dalam struktur kabinet tidak boleh mengorbankan mekanisme pengawasan publik yang sangat krusial bagi kesehatan sistem ketatanegaraan.
"Usulan dari Syahganda yang juga sebagai kepala Bakom ini dianggap sebagai bagian provokasi yang sangat serius dan juga kekuatan kontraproduktif terhadap isu-isu yang berkaitan dengan masalah efisiensi anggaran dan juga masalah penguatan-penguatan partai," tukas Heru.
Heru juga menyayangkan langkah politik tersebut karena seorang pejabat komunikasi publik semestinya memahami secara mendalam pentingnya kehadiran kekuatan penyeimbang di luar lingkaran kekuasaan.
"Jstru sebaliknya, dalam konteks kekuasaan, harusnya selevel Syahganda sebagai Bakom sudah paham bahwa semestinya pada saat ini Prabowo harusnya masih membutuhkan sebuah kekuatan oposisi sebagai check and balances pemerintah," ucap Heru.
Ia bahkan melayangkan kecaman keras dengan menyebut bahwa gagasan merangkul para rival politik di Pilpres lalu sebagai bentuk pengkhianatan terhadap prinsip dasar demokrasi yang sehat.
"Menurut saya, Syahganda yang baru saja dilantik sebagai Bakom sudah melakukan kesalahan paling besar anti-demokrasi dan juga justru mendukung sebuah pemerintahan yang dikendalikan sepenuhnya menuju sebuah pemerintahan diktator," tegas Heru.
Kritik tersebut dipertegas dengan penggunaan istilah yang cukup keras untuk menggambarkan kompromi politik yang dinilainya mencederai akal sehat publik.
"Inilah yang saya anggap bahwa Syahganda sebagai pengamat politik dan juga seseorang yang dulu konon memperjuangkan sebuah moderasi demokrasi yang seimbang, justru sedang melakukan sebuah perzinaan, perselingkuhan demokrasi itu sendiri dengan menawarkan sebuah gagasan Ganjar, Anies, dan Mahfud dirangkul untuk menjadi kabinet Prabowo Gibran," kata Heru.
Ia lantas mendesak Syahganda untuk segera meralat ucapannya serta melakukan introspeksi mendalam terkait dampak buruk gagasan tersebut terhadap tatanan civil society.
"Karenanya, saya justru menyarankan kepada Syahganda agar introspeksi, agar mengoreksi dan membatalkan ucapannya ke publik bahwa tidak layak sebagai orang yang paham demokrasi, orang yang paham bagaimana sebuah demokrasi harus dikelola dalam hubungannya kekuasaan dan civil society," jelas Heru.
Dalam kesempatan yang sama, Heru turut mencurigai adanya dimensi politik tersembunyi di balik momentum pertemuan antara Anies Baswedan bersama Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di Yogyakarta.
Ia menduga pertemuan para tokoh nasional tersebut tidak sekadar bersilaturahmi biasa, melainkan berpotensi menjadi ajang penjajakan koalisi baru.
"Jika dikoneksikan dengan apa ucapan Syahganda menginginkan Anies, Ganjar, dan Mahfud pada akhirnya masuk dalam sebuah kekuasaan Prabowo, ini semestinya harus dicurigai bahwa Anies juga sedang melakukan lobi-lobi politik, penjajakan politik, dan juga konsolidasi politik sesama peserta Pemilu Pilpres 2024 kemarin," lanjut Heru.
Sebagai penutup, ia memperingatkan bahwa pihaknya akan kembali menggalang perlawanan terbuka dari rakyat apabila pemerintah nekat menambah beban anggaran melalui pelebaran kursi kabinet.
"Kami tentunya akan marah besar, akan kembali menggagas, menyebarkan, dan juga menyerukan rakyat Indonesia agar semestinya agar memanifestokan kekecewaan-kecewaan paling berat," pungkas Heru.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
