Repelita Jakarta - Pernyataan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, yang menyebut program Makan Bergizi Gratis (MBG) membutuhkan 19.000 ekor sapi per hari menjadi viral dan menuai perhatian publik.
Publik sempat dihebohkan dengan klaim bahwa setiap harinya diperlukan 19.000 ekor sapi untuk memenuhi kebutuhan protein hewani program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut.
ADVERTISEMENT
Angka fantastis itu mulai menjadi perbincangan hangat di berbagai platform media sosial dan dikritik oleh berbagai kalangan masyarakat.
Guru Besar Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada, Prof. Panjono, ikut meragukan transparansi pernyataan tersebut karena menu MBG di lapangan cenderung jarang menampilkan olahan daging sapi.
Menanggapi polemik yang semakin meluas, Dadan Hindayana segera memberikan klarifikasi bahwa angka 19.000 ekor sapi tersebut hanyalah sebuah pengandaian atau simulasi perhitungan belaka.
Ia menjelaskan bahwa angka tersebut muncul dari skenario jika seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) secara bersamaan menyajikan menu berbahan dasar daging sapi di hari yang sama.
Dalam perhitungan simulasi tersebut, satu SPPG diperkirakan membutuhkan antara 350 hingga 382 kilogram daging untuk sekali proses memasak.
Jumlah daging tersebut secara kasar setara dengan berat daging yang dihasilkan dari satu ekor sapi dewasa yang dipotong.
"Ini hanya pengandaian. Jadi, satu SPPG, kalau dia masak daging sapi maka dia butuh satu ekor," ujar Dadan dalam keterangan resminya pada Kamis (23/4/2026).
Ia menegaskan bahwa Badan Gizi Nasional tidak pernah menerapkan kebijakan menu seragam secara nasional yang mewajibkan semua daerah menyajikan daging sapi.
Kebijakan variasi menu ini diambil untuk menghindari lonjakan kebutuhan bahan pangan yang dapat berdampak signifikan pada harga di pasaran.
Dadan mengungkit pelajaran berharga dari perayaan ulang tahun Presiden Prabowo Subianto pada 17 Oktober 2025 sebagai contoh nyata.
Saat itu, menu nasi goreng dan telur disajikan secara serentak untuk sekitar 36 juta penerima manfaat program MBG.
Akibatnya, kebutuhan telur melonjak drastis hingga mencapai 2.200 ton dalam satu hari yang membuat harga telur naik hingga Rp3.000 per kilogram.
"Jadi kalau kita perintahkan menu nasional, pasti tekanannya tinggi, pasti harga naik," tambah Dadan menjelaskan kekhawatirannya.
Oleh karena itu, Badan Gizi Nasional saat ini mendorong pendekatan fleksibel dengan menyesuaikan menu MBG berdasarkan potensi sumber daya lokal.
Preferensi masyarakat di masing-masing daerah juga menjadi pertimbangan utama dalam menentukan jenis menu yang akan disajikan kepada penerima manfaat.
"Karena kita ingin memberdayakan potensi sumber daya lokal dan juga kesukaan masyarakat lokal. Supaya juga tekanan terhadap konsumsinya tidak terlalu tinggi," pungkas Dadan mengakhiri klarifikasinya.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok