[VIRAL] Ada anggaran Rp1,2 T untuk IT, program MBG kembali dapat sorotan tajam

Repelita Jakarta - Anggaran teknologi informasi (IT) untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mencapai Rp1,2 triliun kembali menyedot sorotan tajam publik dalam beberapa hari terakhir .

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, buka suara merespons isu yang berkembang terkait proyek pengembangan Sistem Informasi Pemenuhan Gizi Nasional (SIPGN) serta layanan managed service untuk sarana IT dan Internet of Things (IoT) tersebut .

Ia menjelaskan bahwa pemilihan mitra strategis dan penggunaan anggaran pada tahun anggaran 2025 dilakukan dengan pengawasan ketat serta berpedoman pada regulasi yang berlaku .

"Keterlibatan Perum Peruri (PERURI) dalam program strategis ini adalah langkah terintegrasi negara. Perlu ditegaskan bahwa PERURI telah bertransformasi menjadi perusahaan teknologi high security," ucap Dadan dalam keterangannya pada Selasa (21/4/2026) .

Menurut Dadan, keterlibatan PERURI sejalan dengan mandat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2019 yang memberikan wewenang kepada PERURI sebagai penyedia solusi digital sekuriti bagi instansi pemerintah .

Status PERURI sebagai GovTech Indonesia berdasarkan Perpres Nomor 82 Tahun 2023 menjadi dasar utama kepercayaan dalam pengelolaan transformasi digital nasional, termasuk dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) .

"Seluruh proses kerja sama dengan BGN dijalankan secara transparan, sesuai dengan regulasi yang berlaku, serta mengedepankan prinsip Good Corporate Governance (GCG)," tutur Dadan .

Ia menegaskan bahwa tidak terdapat celah bagi penyimpangan dalam proyek ini karena menyangkut aspek penting, yaitu kedaulatan data gizi masyarakat Indonesia .

Dari total pagu anggaran yang tersedia, Dadan menjelaskan bahwa realisasi saat ini difokuskan pada dua kebutuhan utama yang dianggap paling krusial .

"Pertama pengembangan aplikasi SIPGN yang mencakup berbagai modul dengan kisaran nilai Rp 550 miliar," ucap dia .

Kebutuhan kedua adalah penyediaan layanan managed service perangkat IoT yang menghabiskan anggaran sekitar Rp 199 miliar .

Menanggapi isu teknis terkait Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang sempat menjadi sorotan publik, Dadan memastikan bahwa seluruh tahapan administrasi tetap berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku .

Di akhir keterangannya, ia menegaskan kembali komitmen BGN dalam memastikan sistem SIPGN dan layanan IoT dapat segera beroperasi secara optimal .

"BGN berkomitmen agar sistem SIPGN dan layanan IoT ini dapat segera beroperasi maksimal untuk memastikan distribusi gizi tepat sasaran dan dapat dipantau secara real-time," tandas dia .(*)

Editor: 91224 R-ID Elok