Repelita [Jakarta] - Wacana penghentian penjaminan jaminan kesehatan nasional bagi kelompok ekonomi menengah ke atas memicu perdebatan sengit di media sosial.
Penghentian kepesertaan jaminan kesehatan untuk desil 6 hingga 10 menjadi perbincangan setelah beredarnya rekaman suara di ruang publik.
ADVERTISEMENT
Pengguna akun Threads @robi_onair melontarkan tanggapannya terkait isu pemutusan penjaminan tersebut pada 24 Agustus 2026.
"Saya tidak tahu ini benar atau tidak. 🤣🤣. Tapi ini ada rekamannya. Penghentian Layanan BPJS untuk desil 6-10. Pemerintah apa ndak mikir? Yg mbayar iuran BPJS kebanyakan desil 6-10 itu mensubsidi desil 1-5. Ya ndak papa dihentikan tapi ya berhenti mbayar BPJS. Kalau dibalik gini gimana? 🆘🤣. Haha. BPJS langsung rungkat" tulis akun @robi_onair.
Sorotan warga net atas kebijakan perlindungan sosial tersebut langsung membandingkannya dengan program prioritas pemerintah lainnya.
"Lebih penting BPJS dr pd MBG" tulis akun @zainalsyaufi.
Warganet lain memberikan klarifikasi atas tayangan rekaman video yang beredar di masyarakat.
"Kalo lihat dr video yg pemda Bali tsb. Kalo g salah utk pengguna BPJS PBI. Ya gpp sih kalo BPJS PBI hanya utk desil 6 kebawah. Hanya saja, hasil pengelompokan desil ini kan byk yg g sesuai realita di lapangan. Banyak yg harus desilnya dibawah 6 tapi masuk desil atas bahkan desil 10 🤦" tulis akun @dwin_widiya.
Kritik tajam mengenai kebijakan publik turut diutarakan di kolom balasan sosial media.
"Bagi Prabowo dan antek anteknya Selagi bisa nyusahin, kenapa harus gampangin🤣" tulis akun @raih.an4685.
Tanggapan mengenai penataan ulang program pemerintah disampaikan pula oleh pengguna Threads.
"Menyala buk mega wati.. Stop KDMP lebh baik dr pd BPJS ditutup, aneh nih mentri." tulis akun @dirawan001.
Imbauan untuk bersikap bijak serta memverifikasi kebenaran informasi dilayangkan oleh warga net lainnya.
"Bijak bersosmed di era orang2 gamang panas kak better cari kebenarannya dulu. Postingan gini tuh sensitif banget. Setauku dikaji PBI utk desil 6-10 karna banyak yg ga tepat sasaran. Bukan mihak mana2 tp cape banget sama hal2 kaya gini bikin yg fomo lgsg panas dan membara keluar hujatan2 yg ada" tulis akun @sweety.maria1212.
Ketidakakuratan data pendataan desil ekonomi masyarakat menjadi penutup dari deretan reaksi publik.
"Masalahnya isi data Desil 6-10 nya aja banyak yang ngawur, Mbak." tulis akun @nirmamarinalestari.
Hingga saat ini belum ada konfirmasi resmi dari Kementerian Kesehatan maupun BPJS Kesehatan terkait penyesuaian skema kepesertaan PBI tersebut. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
View on Threads