[VIRAL] Debat Fathimah BEM UI vs Hasan Nasbi, Jaringan Gusdurian Sebut Sikap Prabowo Hanya Bare Minimum

Repelita [Jakarta] - Perdebatan sengit antara Wakil Ketua BEM UI, Fathimah Azzahra, dan Penasihat Khusus Presiden, Hasan Nasbi, dalam program televisi memicu atensi publik luas.

Diskusi yang membahas efektivitas pemberantasan korupsi di tanah air tersebut menyentuh isu krusial mengenai integritas di lingkaran pemerintahan saat ini.

Fathimah melontarkan kritikan pedas karena menilai pemerintah terlalu mengagungkan penangkapan pelaku rasuah sebagai suatu pencapaian besar.

Menangkap seseorang yang ternyata diduga melakukan korupsi itu suatu kewajiban. Prestasi itu ketika sudah tidak ada lagi korupsi, terutama pada proyek yang dibanggakan oleh Presiden, tegas Fathimah.

Ia berargumen bahwa keberadaan kasus rasuah di internal pemerintah menandakan kegagalan sistematis dalam melakukan mitigasi atau pencegahan tindak kejahatan tersebut.

Kebocoran anggaran masih ada. Itu bukti sistem kita gagal mencegah, bukan berhasil memberantas, ucapnya menambahkan.

Hasan Nasbi merespons dengan menegaskan bahwa penangkapan Kepala Badan Gizi Nasional adalah bukti konkret komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam menegakkan hukum.

Pemerintah saat ini tidak bekerja berdasarkan rumor, melainkan fakta hukum yang kuat. Sikap tegas ini membuktikan komitmen Presiden, bahkan jika oknum tersebut berada di lingkaran terdekatnya, kata Hasan.

Namun, argumen tersebut langsung disanggah oleh Fathimah dengan mempertanyakan bagaimana pengawasan di lingkungan terdekat Presiden bisa kecolongan hingga terjadi korupsi.

Kalau orang terdekat saja berani korupsi, bagaimana dengan orang yang tidak dekat dengan Prabowo? gugat Fathimah.

Menanggapi perseteruan ini, Rumail Abbas dari Jaringan Gusdurian menilai pembelaan yang dilontarkan Hasan Nasbi hanyalah retorika biasa seorang juru bicara.

Saya tahu betul apa yang disampaikan Nasbi ini sangat klise. Khas retorika seorang juru bicara, mirip-mirip Fahri Hamzah lah. Kalau warganet berharap Nasbi bicara dengan netralitas seorang auditor, ya tentu saja salah alamat, ujar Rumail.

Rumail pun memberikan pandangan objektif terkait posisi Prabowo yang membiarkan proses hukum berjalan meskipun melibatkan orang dalam.

Ia menganggap tindakan tersebut hanyalah standar minimal yang sepatutnya dilakukan seorang pemimpin dalam ekosistem pemerintahan yang rentan korupsi.

Tidak menggunakan sinyal kuasa dan membiarkan proses hukum menyentuh orang sendiri, bagi saya adalah keputusan yang lazim. Di negeri yang korup seperti Indonesia, sikap tidak menghalangi itu sudah jadi kontribusi biasa. Bare minimum-lah istilahnya, pungkasnya. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok