[VIRAL] Demo Nasional Besar Evaluasi Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ribuan Mahasiswa UI hingga UGM Turun ke Jalan Bawa Lima Tuntutan Utama

Repelita Jakarta - Gelombang aksi unjuk rasa dalam skala besar dilaporkan tengah melanda sejumlah wilayah di tanah air dengan titik pusat konsentrasi massa di kawasan ibu kota.

Gerakan demonstrasi tersebut digerakkan oleh elemen mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi terkemuka guna mengevaluasi jalannya dua tahun masa pemerintahan kepemimpinan nasional saat ini.

Informasi mengenai pergerakan massa di ruang publik tersebut sebelumnya diunggah oleh akun @selfleader._ pada hari Selasa, 20 Oktober 2026.

Sejumlah kampus besar yang terpantau mengirimkan perwakilan massa dalam aksi ini meliputi Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, dan Institut Teknologi Bandung.

Selain itu, barisan mahasiswa dari Universitas Padjadjaran serta Universitas Airlangga ikut bergabung dalam barisan massa guna menyuarakan lima poin tuntutan strategis secara bersama.

Pergerakan massa unjuk rasa dilaporkan mulai bergerak kembali menuju ke area sekitar kawasan Gedung Tugu Tani sekitar pukul 15.00 WIB.

Di tengah situasi aksi di lapangan, ruang digital ikut diramaikan oleh diskusi mengenai latar belakang sejarah mekanisme pertanggungjawaban presiden di masa lalu.

Pembahasan tersebut menyoroti momen penolakan pidato pertanggungjawaban Presiden ke-3 RI BJ Habibie dalam Sidang Umum MPR pada tanggal 20 Oktober 1999 silam.

Mekanisme penolakan kala itu dipicu oleh hasil pemungutan suara yang mencatat angka 355 suara menolak berbanding 322 suara menerima dari anggota dewan.

Langkah penolakan dilakukan lantaran kebijakan referendum Timor Timur pada 30 Agustus 1999 dianggap telah merugikan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selain itu, kepemimpinan pada masa tersebut dinilai kurang serius dalam mengusut tuntas masalah harta kekayaan serta dugaan kasus KKN dari mantan Presiden Soeharto.

Mekanisme politik semacam itu tidak lagi dijumpai pada era kepemimpinan setelahnya karena adanya amandemen menyeluruh terhadap ketentuan di dalam UUD 1945.

Perubahan konstitusi tersebut mengubah kedudukan lembaga MPR sehingga tidak lagi bertindak sebagai lembaga tertinggi negara yang berwenang mengevaluasi laporan presiden.

Unggahan mengenai jalannya unjuk rasa serta catatan sejarah kepemimpinan nasional tersebut memicu beragam tanggapan langsung dari kalangan netizen di ruang siber.

Akun @uletntung menyampaikan rasa herannya atas minimnya informasi pemberitaan di ruang publik lewat komentar Serius kakkk??? Beritanya tenggelem bangettt gaada updatean di timeline aku

Sementara itu, ungkapan rasa kagum terhadap keberanian para mahasiswa di lapangan dituliskan oleh pengguna dengan akun @evlynnapitupulu melalui komentar pendek Para pahlawanku(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

[VIRAL

View on Threads