[VIRAL] Gaji Manager Kopdes Merah Putih RP 7,8 Juta, Kecewa Tak Jadi Rp 16 Juta Perbulan

Repelita [Jakarta] - Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12 yang merupakan tokoh kunci perdamaian Aceh, Jusuf Kalla, memberikan tanggapan atas gesekan yang muncul di Banda Aceh saat momentum 21 tahun perdamaian Aceh.

Jusuf Kalla menilai letupan kericuhan tersebut tidak mempresentasikan aspirasi seluruh warga Aceh yang selama ini merasakan kenyamanan hidup dalam iklim damai pasca-Kesepakatan Helsinki.

Ia memaparkan bahwa agenda peringatan 21 tahun perdamaian yang bertepatan pada 15 Agustus 2026 sejatinya dirancang sebagai momen mengenang keberhasilan diplomasi damai melalui panjatan doa bersama.

"Awalnya itu sebenarnya peringatan ke-21. Kebetulan MoU Helsinki ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2005, sekarang sudah 21 tahun. Diperingati dengan doa dan zikir di Masjid Baiturrahman," ujar Jusuf Kalla kepada wartawan di kediamannya, Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, Sabtu sore (15/08/2026).

Pria yang akrab disapa JK tersebut menjelaskan bahwa riak di lapangan meruncing setelah muncul dorongan aksi massa dan upaya pengibaran bendera tertentu yang diantisipasi oleh petugas keamanan.

"Keamanan, polisi dan TNI tentu menolak atau berusaha agar tidak terjadi kerusuhan dan apalagi pengibaran bendera. Tidak terjadi konflik," katanya.

JK menegaskan gejolak tersebut dipicu ketidakpuasan internal terhadap jajaran pimpinan daerah, bukan pertanda perlawanan warga terhadap pemerintah pusat.

"Ini adalah ekspresi antara ketidaksenangan dan juga keinginan yang masih ada kelompok-kelompok, walaupun kecil, tetapi dapat memprovokasi masyarakat di sana," ujarnya.

Ia menambahkan ketegangan makin dipengaruhi oleh ketiadaan figur kepemimpinan utama di wilayah setempat saat peristiwa berlangsung.

Gubernur Aceh Muzakir Manaf diketahui sedang menjalani pengobatan medis di Kuala Lumpur, sedangkan Wali Nanggroe Aceh Malik Mahmud berobat di Penang.

"Jadi hampir tidak ada pimpinan yang berpengaruh berada di Banda Aceh pada saat ini. Hanya wakil gubernur dan tentu pihak kepolisian," kata Kalla.

JK mengungkapkan selama kurun 20 tahun terakhir, jajaran pimpinan daerah Aceh diisi oleh figur mantan pejuang konflik yang memenangi kontestasi secara demokratis.

Ia menduga dinamika politik lokal memicu kekecewaan di tingkat akar rumput yang berujung pada pecahnya insiden di sekitar area Masjid Raya Baiturrahman.

"Namun mungkin ada ketidakpuasan dalam hal ini, maka terjadilah kejadian tadi," ujarnya.

Meskipun demikian, JK meyakini warga Aceh pada umumnya menolak kembalinya situasi konflik dan mengutamakan stabilitas daerah.

"Rakyat Aceh selalu ingin damai dibanding dengan kejadian pada konflik itu. Perdamaian ini telah membawa kemajuan, ekonomi masyarakat berkembang lebih baik, kebebasan, pendidikan, dan sosial jauh lebih baik dibanding sebelumnya," jelasnya.

Ia pun kembali menegaskan isi tuntutan massa di lapangan tidak bermaksud menentang kewenangan pemerintah pusat di Jakarta.

"Tidak ada yang mengarah ketidaksenangan kepada pemerintah pusat, tapi ketidaksenangan kepada yang memimpin mereka sendiri. Itu yang terjadi," katanya.

Ia mengimbau masyarakat untuk merawat seluruh fasilitas serta manfaat dana otonomi khusus yang telah mengalir selama puluhan tahun demi kemajuan Aceh.

"Ini masa di mana otonomi khusus telah diberlakukan dibanding daerah lain. Ada dana otsus, dana ekonomi, dan hak-hak yang diperoleh jauh lebih baik dibanding banyak daerah," ujar JK.

JK meminta publik tidak merusak capaian kesejahteraan dan pembangunan yang dibangun selama lebih dari dua dekade hanya karena provokasi kelompok kecil.

"Yang penting masyarakat memahami bahwa perdamaian telah membawa kemajuan dan kesejahteraan. Jangan sampai apa yang sudah dicapai selama 21 tahun ini terganggu," ucap dia. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok