[VIRAL] Janji Kuliah Gratis Prabowo Dinilai Populisme Impulsif Akibat Umumkan Program Tanpa Hitungan Anggaran Matang

Repelita Jakarta - Pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai rencana pendidikan gratis hingga perguruan tinggi negeri menjadi sorotan setelah diunggah ulang dan dikomentari oleh akun Threads @rq_arki.

Dalam unggahan yang dibuat pada 20 September 2026 tersebut, @rq_arki mengkritisi urutan pembahasan kebijakan, terutama karena Prabowo menyampaikan rencana pendidikan negeri gratis hingga universitas negeri sebelum rapat terbatas untuk membahas pelaksanaannya.

Prabowo memang menyampaikan gagasan tersebut dalam acara HUT ke-28 Partai Amanat Nasional (PAN) di Jakarta pada Jumat, 18 September 2026, dan mengatakan akan segera menggelar rapat terbatas mengenai pendidikan negeri tanpa biaya.

“Saya sangat setuju. Saya akan segera mengadakan ratas atau pokoknya biaya pendidikan negeri harus gratis. Biaya pendidikan negeri SD, SMP, SMA, universitas negeri harus gratis,” ucap Presiden.

Menurut @rq_arki, persoalan muncul karena rencana tersebut disebut belum disertai rincian mengenai cakupan program, kebutuhan anggaran, serta mekanisme pembiayaannya.

Ia membandingkan pernyataan tersebut dengan pembahasan RAPBN 2027 yang menurutnya telah lebih dahulu disusun dengan struktur program pendidikan.

Dalam unggahannya, @rq_arki menyebut bahwa perluasan pendidikan gratis hingga perguruan tinggi negeri muncul setelah rancangan anggaran tersebut disusun.

Akun tersebut kemudian mempertanyakan penggunaan istilah “gratis” karena belum terdapat penjelasan rinci mengenai komponen biaya yang akan ditanggung negara.

Ia mempertanyakan apakah seluruh UKT akan dihapus, kelompok mahasiswa yang memperoleh manfaat, serta mekanisme penggantian pendapatan perguruan tinggi negeri apabila biaya pendidikan tidak lagi dibebankan kepada mahasiswa.

Sorotan berikutnya diarahkan pada pernyataan Prabowo mengenai sumber pembiayaan program pendidikan gratis tersebut.

“Nanti akan ada yang bertanya, dari mana uangnya? Uangnya yang dikorupsi, yang dicolong, yang dicuri,” kata Prabowo.

@rq_arki kemudian merangkum urutan yang menurutnya menjadi persoalan, yakni rapat pembahasan belum dilakukan, biaya program belum dihitung, cakupan program belum ditetapkan, tetapi sumber dana telah disebutkan.

Dalam unggahannya, ia juga mencantumkan angka pemulihan aset dan hasil sitaan sebagai bagian dari argumen mengenai kapasitas pembiayaan pendidikan.

Namun, penggunaan hasil pemulihan aset sebagai sumber pembiayaan pendidikan mendapat catatan dari Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani.

Lalu Hadrian menyatakan pendidikan gratis dari SD hingga perguruan tinggi pada prinsipnya dapat direalisasikan, tetapi membutuhkan perhitungan fiskal yang matang.

“Menurut saya, rencana pendidikan gratis dari SD hingga perguruan tinggi, prinsipnya sangat mungkin direalisasikan. Kami sepakat, tetapi perlu perhitungan fiskal yang matang,” ucap Lalu Hadrian.

Ia juga menilai uang hasil korupsi yang berhasil dikembalikan kepada negara dapat dimanfaatkan untuk memperkuat sektor pendidikan, tetapi tidak tepat apabila dijadikan sumber pembiayaan utama.

“Pembiayaan tidak bisa hanya mengandalkan uang hasil sitaan korupsi. Hasil asset recovery sifatnya tidak pasti dan jumlahnya fluktuatif, sementara pendidikan merupakan kebutuhan rutin yang harus dibiayai setiap tahun,” jelasnya.

Menurut Lalu Hadrian, pembiayaan utama pendidikan tetap perlu bersumber dari APBN dan APBD yang berkelanjutan.

“Pembiayaan utama tetap harus berasal dari APBN/APBD yang berkelanjutan. Selain itu, untuk perguruan tinggi perlu ada desain yang lebih hati-hati agar perluasan akses pendidikan tidak menimbulkan masalah baru berupa keterbatasan kapasitas dosen, ruang kuliah, laboratorium, dan fasilitas,” tuturnya.

Lalu Hadrian juga mengingatkan bahwa pengertian pendidikan gratis perlu dirumuskan secara jelas karena kebutuhan pembiayaan tidak hanya berkaitan dengan uang sekolah atau UKT, tetapi juga operasional, sarana-prasarana, tenaga pendidik, dan kebutuhan pembelajaran.

Sementara itu, pemerintah telah menyatakan bahwa rencana tersebut akan dibahas melalui rapat terbatas sebelum pelaksanaannya dirumuskan lebih lanjut.

Dengan demikian, kritik @rq_arki mengenai kesiapan anggaran dan mekanisme pelaksanaan merupakan bagian dari analisis akun tersebut terhadap kebijakan yang baru diumumkan, sedangkan pemerintah dan DPR masih membahas kebutuhan serta skema pembiayaannya. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok

View on Threads