[VIRAL] Nasihat Moral Jokowi Disebut Sindir Prabowo, Ahmad Khozinudin: Buruk Muka, Cermin Dibelah

Repelita [Jakarta] - Pidato yang disampaikan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo pada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW serta Haul K.H. Musyafa Ali di Pondok Pesantren Al-Falah, Kebumen, Jawa Tengah, pada Sabtu 29 Agustus 2026 mengundang tanggapan tajam.

Praktisi hukum sekaligus pengamat politik Ahmad Khozinudin menilai petuah moral yang dilontarkan mantan presiden tersebut sebenarnya kental dengan nuansa sindiran yang dialamatkan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Dalam ceramahnya, Jokowi mengutip ajaran Jawa mengenai etika kekuasaan seperti prinsip agar tidak menggunakan kekuatan untuk menyingkirkan pihak lain serta imbauan untuk tidak bersikap licik.

Namun, Khozinudin menilai nasihat moral tersebut amat ironis jika disandingkan dengan rekam jejak kepemimpinan Jokowi selama sepuluh tahun menjabat sebagai kepala negara.

Ia mengibaratkan ungkapan tersebut dengan filosofi Jawa "ora ngilo gitok'e dewe" serta peribahasa Melayu yang mengabaikan evaluasi pada diri sendiri.

"Ungkapan Jokowi soal gaya bicara ngendikan banter (berbicara keras) dan kasar hampir tidak mungkin ditujukan kepada tingkat kepala desa. Secara kontekstual, narasi tersebut mengarah pada retorika publik Presiden Prabowo Subianto yang kerap dikenal blak-blakan, berapi-api, serta berkarakter tegas saat berpidato di depan publik," ujar Ahmad Khozinudin dalam analisisnya, dikutip Minggu (30/8/2026).

Menurutnya, sebelum membagikan petuah etika di hadapan jamaah dan publik luas, Jokowi semestinya melakukan refleksi mendalam atas dinamika penegakan hukum dan kebijakan politik di masa pemerintahannya pada rentang 2014 hingga 2024.

Ia mencontohkan deretan peristiwa penting seperti pengusutan gugurnya ratusan petugas KPPS pada Pemilu 2019, insiden Kanjuruhan, hingga peristiwa bentrokan KM 50 yang dinilai memperlihatkan sisi represif instrumen kekuasaan.

Pembekuan izin ormas seperti Hizbut Tahrir Indonesia dan Front Pembela Islam lewat regulasi pemerintah juga dinilai bertentangan dengan pesan untuk tidak mematikan hak pihak lain.

Bahkan permainan diksi kebijakan, seperti pembedaan istilah mudik dengan pulang kampung hingga izin pengiriman hasil sedimentasi laut, dianggap sebagai bentuk memanipulasi pemahaman masyarakat.

Mengenai ketegangan atau keretakan hubungan politik yang mulai berhembus saat ini, Khozinudin menyebut fenomena tersebut sebagai wujud hukum ngunduh wohing pakerti atau penuaian dari apa yang telah ditanam.

Ia memandang Presiden Prabowo Subianto pada dasarnya sekadar meniru dan mengaplikasikan kembali gaya politik pragmatis yang dipelajari selama masa transisi kepemimpinan.

"Ketika hari ini Jokowi merasa posisinya tergeser atau pengaruh politiknya mulai ditinggalkan oleh instrumen kekuasaan baru, hal itu bukanlah sesuatu yang harus diratapi dengan narasi-narasi kesantunan. Apa yang dialami hari ini adalah buah dari realitas politik represi dan pragmatisme yang dipraktikkan sendiri di masa lalu," tegasnya.

Masyarakat pun diimbau untuk tetap menjaga daya kritis dan tidak mudah terbuai oleh narasi kesantunan formalis di panggung publik.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok