[VIRAL] Presiden Prabowo Telepon Hotman Paris Tanya Kasus Korupsi Mantan Mendikbud Nadiem Makarim

Repelita [Jakarta] - Langkah komunikasi tidak biasa diambil oleh Otoritas Eksekutif Tertinggi dengan menghubungi praktisi hukum senior secara mendadak guna mendalami perkembangan penanganan kasus dugaan korupsi pengadaan perangkat teknologi di lingkungan kementerian pendidikan.

Intervensi langsung melalui sambungan telepon jarak jauh tersebut merefleksikan keseriusan pihak istana dalam mengawal jalannya penegakan hukum ketatanegaraan secara objektif tanpa adanya intervensi politik kekuasaan.

Informasi mengenai pembicaraan rahasia pada malam hari tersebut disiarkan secara digital melalui unggahan rekaman video pada saluran YouTube milik @merdekadotcom.

Pengacara kondang, Hotman Paris Hutapea, mengonfirmasi masuknya panggilan darurat dari jajaran ajudan presiden pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2026 saat dirinya bersiap untuk beristirahat malam.

Dalam perbincangan itu, Kepala Negara meminta pandangan yuridis independen mengenai status keterlibatan serta potensi sanksi hukum pidana yang membayangi mantan menteri kebudayaan terdahulu.

Meskipun enggan membeberkan secara rinci kesimpulan analisis dokumen materiil yang disampaikannya kepada presiden, ia memberikan sebuah konstruksi logika hukum terkait vonis bersalah yang telah menjerat asisten sang menteri.

Ia memetakan adanya keterikatan putusan majelis hakim terdahulu terhadap nasib hukum sang atasan dengan memaparkan argumen bahwa "salah satu asisten dari Nadim yaitu Ibam Iban atau Ibam telah divonis bersalah tentu vonisnya itu mungkin besar dikaitkan dengan bahwa asisten bekerja sama dengan siapa kalau asisten divonis bekerja sama dengan siapa kalau majelis itu sudah mvonis asistennya kemungkinan besar dia terikat kepada putusannya maka bosnya pun juga akan divonis itu saya kasih logika saya belum membaca saya belum membaca putusannya Imam tapi tapi kemungkinan besar asisten itu divonis dalam rangka membantu majikan atau minimum bersama-sama jadi saya mengatakan yang paling kemungkinan terjadi adalah majelis hakim akan konsekuen dengan putusannya seperti yang dilakukan terhadap Ib karena kalau asisten sudah privat tentu asisten itu divonis dalam rangka apa membantu apakah membantu bosnya andalah yang jawab anda sudah tahu jawabannya oke jadi saya bilang sama Pak Presiden kemungkinan majelis hakim akan terikat dengan putusannya yang terdahulu tapi apakah Nadim bersalah atau tidak saya utarakan secara jelas ke Pak Presiden tapi saya tidak mau membuka di forum medsos ini".

Penegasan mengenai independensi serta sikap netralitas dari Presiden Prabowo Subianto dalam mengumpulkan fakta persidangan dinilai menjadi angin segar bagi komitmen pemberantasan mafia anggaran.

Di sisi lain, publik kini mendesak jajaran komisi anti-rasuah untuk bergerak konsisten sejalan dengan komando istana dalam mengusut tuntas aliran dana jumbo proyek penunjang pendidikan tersebut.

Kepastian vonis yang adil dari majelis hakim sangat dinantikan oleh masyarakat guna membuktikan bahwa hukum nasional tetap berdiri tegak mengadili seluruh mantan pejabat tinggi tanpa tebang pilih.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok