[VIRAL] Sri Sultan HB X Sentil Kebijakan 'Ngawur': Gaji ASN Mau Dipaksa Lewat Koperasi Merah Putih Tapi Aturannya Masih Simpang Siur?

Repelita Jakarta - Skema pembayaran upah bagi para aparatur sipil negara belakangan ini tengah menuai polemik yang cukup hangat di tingkat nasional.

Kritik tajam mengenai rencana perubahan regulasi keuangan tersebut datang langsung dari Raja Yogyakarta sekaligus Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X.

Tokoh bangsa tersebut secara terbuka mempertanyakan kejelasan dari draf rancangan penyaluran pendapatan para pegawai pemerintah.

Pihaknya menyoroti rencana penyaluran gaji abdi negara yang kabarnya akan dialihkan melalui lembaga Koperasi Merah Putih.

Sri Sultan Hamengku Buwono X menilai program tersebut dinilai belum mengantongi dasar landasan keputusan hukum yang bersifat resmi.

Persoalan mengenai tata kelola serta potensi dampak buruk terhadap stabilitas Bank Pembangunan Daerah turut menjadi kekhawatiran besar.

Kabar mengenai kritik dari sang kepala daerah sebelumnya telah disebarluaskan oleh akun @indonesiatalks03 pada 19 Oktober 2026.

Situasi internal di tingkat pusat dinilai semakin membingungkan lantaran adanya perbedaan argumen yang mencolok antar pejabat teras.

Menteri Koperasi menyebut skema itu berjalan tahun 2026 namun pihak internal kementerian menyatakan belum ada ketetapan final.

Melihat polemik tersebut para netizen di dunia maya segera memadati kolom komentar guna menyampaikan beragam kritik tajam.

Akun @dwi_bongkrek menyampaikan rasa kekecewaannya yang diarahkan langsung kepada pihak pimpinan tertinggi kabinet saat ini.

"YG NGAWUR ITU MENTRINYA, PAK PRABOWO.......KOK BISA2 NYA PILIH ORANG KAYAK GITU. SURUH PEGANG UMKM AJA BELUM TENTU BERHASIL" tulis akun tersebut.

Penilaian negatif mengenai performa dari jalannya tata kelola pemerintahan sekarang juga dilontarkan oleh seorang pengguna media sosial.

"Udah di tolol tololin sama Sultan itu berarti Pemerintahan sekarang memang sudah di tahap Busuk total" tulis akun @alexricardoz.

Rasa heran mengenai kualitas para pengambil kebijakan di tingkat pusat turut dipertanyakan secara singkat oleh warganet lainnya.

"Kumpulan paud ?" tulis akun @andi_iskandarians mengekspresikan sindirannya di kolom interaksi masyarakat.

Di sisi lain gelombang dukungan terhadap sikap kritis sang Raja Yogyakarta tampak mengalir dari beberapa pengguna platform digital.

"Ingkang Sinuhun Sri Sultan HB X adalah tokoh bangsa yang masih jernih......kita dukung" tulis akun @famyla_96.

Pendapat senada yang membela sikap gubernur juga diutarakan netizen yang menilai skema baru itu berpotensi merusak tatanan keuangan.

"Betul pak Sultan kopdes mau merusak tatanan yg telah ada tdk sesuai dengan prisip 33 uud 45" tulis akun @mazkaryonokaryono.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

View on Threads