Repelita [Jakarta] - Jagat media sosial X sempat diramaikan oleh unggahan video yang menarasikan adanya pemeriksaan pajak kendaraan di area SPBU.
Video tersebut memicu berbagai reaksi kritis dari warganet yang menyoroti arah kebijakan pemerintah.
ADVERTISEMENT
Salah satu akun, @TaliUdeng atau Sunan Sarkem SVD, secara tajam menyentil prioritas kebijakan yang diambil oleh pemerintah saat ini.
"Pemerintah lagi mumet, ga tau mesti gimana lagi," tulis akun tersebut dalam cuitannya pada Senin (6/7/2026).
"Nggarukin yang receh-receh, ngelolosin yang kakap. Sungguh cara berpikir yang aduhai," tambahnya.
Dalam video yang beredar, terdapat keterangan yang menyebutkan adanya pemeriksaan pajak kendaraan bermotor di SPBU Taworara.
Unggahan itu juga mencantumkan narasi bahwa pengisian BBM kini mulai dikaitkan dengan kewajiban pembayaran pajak kendaraan.
Namun, klaim yang menyatakan bahwa SPBU akan dijaga petugas Samsat dan Polantas mulai 1 Juli 2026 untuk memeriksa pajak kendaraan adalah informasi tidak benar atau hoaks.
PT Pertamina (Persero) secara resmi membantah isu tersebut dan menyatakan tidak ada perubahan mekanisme layanan di SPBU.
Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Muhammad Baron, menegaskan bahwa kabar penjagaan SPBU oleh petugas Samsat dan Polantas tidak sesuai fakta.
Korlantas Polri juga memberikan klarifikasi serupa melalui Kepala Korps Lalu Lintas Polri, Irjen Pol Agus Suryonugroho, yang memastikan bahwa narasi tersebut bohong.
Masyarakat diimbau agar selalu merujuk pada informasi dari kanal resmi dan tidak mudah percaya pada kabar yang beredar di media sosial sebelum melakukan verifikasi. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
Pemerintah lagi mumet.. ga tau msti gimana lagi..
— Sυɳαɳ Sαɾƙҽɱ 𝙎𝙑𝘿 (@TaliUdeng) July 6, 2026
Nggarukin yg receh².. ngelolosin yg kakap..
Sungguh cara berpikir yg aduhai.. pic.twitter.com/skbfVGtGo1