Repelita [Jakarta] - Otoritas Kota New York secara resmi menghentikan rencana kenaikan harga sewa bagi kurang lebih satu juta unit hunian dengan skema rent-stabilized.
Keputusan tersebut diambil setelah Rent Guidelines Board menyetujui kebijakan ini melalui mekanisme pemungutan suara dengan hasil 7 berbanding 1 pada Kamis (25/6/2026).
ADVERTISEMENT
Langkah ini dianggap sebagai pencapaian politik signifikan bagi Wali Kota Zohran Mamdani yang menjadikan isu keterjangkauan tempat tinggal sebagai prioritas utama kampanyenya.
Pembekuan tarif ini akan mulai berlaku pada kontrak sewa satu maupun dua tahun terhitung sejak tanggal 1 Oktober mendatang bagi seluruh unit yang memenuhi kriteria.
Dengan penetapan kebijakan tersebut, para penyewa tidak akan menghadapi lonjakan harga sewa selama durasi kontrak baru mereka berjalan.
Mamdani mengungkapkan bahwa keputusan tersebut merupakan tonggak sejarah bagi jutaan penduduk yang mengandalkan hunian dengan harga terjangkau.
Ini adalah kelegaan yang memang pantas diterima para pekerja di seluruh kota kita, ujar Mamdani sebagaimana dikutip berbagai media Amerika.
Prestasi politik Mamdani semakin menguat menyusul keberhasilan tiga kandidat sayap kiri dukungannya dalam pemilihan pendahuluan kongres yang berlangsung di awal pekan ini.
Meskipun demikian, kebijakan ini menghadapi ancaman hukum dari kalangan pemilik properti yang berargumen bahwa dewan seharusnya memperhatikan faktor ekonomi seperti pajak, biaya pemeliharaan, serta premi asuransi.
Suasana rapat di El Museo del Barrio, Manhattan, sempat riuh dengan sorakan aktivis yang membawa poster bertuliskan Freeze the Rent! saat pengumuman hasil voting.
Seiring berjalannya proses, sempat terjadi aksi pengunduran diri anggota dewan bernama Christina Smyth yang melayangkan kritik keras.
Dalam surat pengunduran dirinya, Smyth menuduh enam anggota dewan pilihan Mamdani telah mengatur hasil pemungutan suara sedari awal.
Dewan yang dibentuk ulang ini diharuskan memberlakukan pembekuan sewa. Semua yang terjadi setelah itu hanyalah sandiwara, tulis Smyth dalam suratnya.
Kelompok pemilik gedung melalui Asosiasi Apartemen New York menyatakan keberatan keras terhadap langkah tersebut.
Pesan kami jelas, pembekuan ini akan menghancurkan kondisi tempat tinggal ratusan ribu warga New York, tegas CEO Asosiasi Apartemen New York, Kenny Burgos.
Ia memperingatkan bahwa pemilik bangunan berisiko mengalami gagal bayar kewajiban keuangan bahkan ancaman penyitaan properti akibat hilangnya pendapatan.
Pihak pemerintah kota sendiri berupaya meredam dampak bagi pemilik bangunan melalui pemberian insentif khusus serta program asuransi untuk menekan biaya premi.
Pemerintah juga menyediakan skema pinjaman dana senilai 5 juta dolar AS guna membantu pemilik gedung menutupi tunggakan sewa penyewa dan mencegah pengusiran.
Kebijakan rent-stabilized sendiri telah menjadi instrumen perlindungan warga New York dalam menghadapi krisis perumahan sejak pertengahan abad ke-20.
Langkah ini diharapkan mampu menjaga stabilitas ekonomi bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah, termasuk para lansia serta pekerja sektor jasa. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
