Repelita [Jakarta] - Gelombang protes warga net terhadap dugaan tebang pilih dalam penegakan hukum dan pembentukan regulasi politik kian meluas.
Aktivis media sosial melontarkan kekecewaan atas pengesahan sejumlah pasal kontroversial yang dinilai hanya menguntungkan kelompok elit.
ADVERTISEMENT
Melalui unggahan di platform Threads, akun @salsaer membeberkan deretan fakta tindakan represif serta pengabaian aspirasi masyarakat pada 24 Agustus 2026.
"Takut kan kalo undang undang dijadiin senjata politik? Ketar ketir kalo UU bisa membahayakan keselamatan kalian? Tapi saat seorang aktivis hartanya diblokir atau “ditunda” transaksinya kalian diam, Saat 6000 lebih anak muda dipenjara karna bersuara, 700 masih mendekam sampe hari ini kalian diam. 13 warga kehilangan nyawa karna demo tahun lalu, kalian mengerjakan tuntutannya aja gak! Cuma 1 yg berhasil dari 25 tuntutan. UU ITE, UU POLRI, UU TNI hasil kerja kalian semua itu. Mati empatinya🔥" tulis akun @salsaer.
Kritik tajam mengenai standar ganda dalam penerapan aturan perundang-undangan tersebut memicu ingatan publik akan kampanye integritas di masa lalu.
"Jadi inget dulu jargon KPK .. "Kalau Bersih, Kenapa Harus Risih??"" tulis akun @ormasungu71.
Pengunggah akun menyetujui tanggapan tersebut melalui deretan simbol penegasan.
"💯💯💯💯" tulis akun @salsaer.
Sindiran atas gaya hidup dan prioritas para pembuat kebijakan turut diungkit di kolom balasan.
"Merela hanya memikirkan dirinya sendiri, itu implant rambut berapa M ya juniver?" tulis akun @wellymorrysmanurung.
Sorotan atas kekhawatiran para pejabat terhadap pembatasan aset pribadi kembali dipertegas oleh netizen.
"Jelas sekali yahhh keliatan banget dari ucapannya, anjirrr jiperr takut kehilangan Aset nya😄😄😅 Kalo bersih kenapa harus risih..$$ Komisi 3 DPR bisakan bergerak cepat terealisasi RUU Perampasan Aset koruptor #Sudah terlalu lama masyarakat RI merasakan hidup miskin," tulis akun @akopulpen.
Kritikan bernada tajam atas kekhawatiran yang dirasakan para legislator disampaikan oleh pengguna media sosial.
"Lah kalo lhu ga korupsi ngapain takut? Bangsaaaat" tulis akun @aguss_saputro.
Seruan konsolidasi warga untuk menghadapi jajaran pemangku kebijakan menjadi penutup dari deretan reaksi publik.
"Yg kita lawan terlalu banyak dan gede ... Polri , TNI, DPR, Eksekutif, KPK , jaksa, parpol , oligarki... mereka lagi kompak2nya bagi2 kue. Tgl 27 nanti rakyat hrs bersatu dan kompak utk melawan musuh bersama" tulis akun @agsgin.
Hingga kini DPR RI belum memberikan tanggapan resmi mengenai desakan percepatan pengesahan pasal penindakan aset koruptor tersebut. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
View on Threads
