Repelita Jakarta - Persidangan sengketa pemilihan umum yang bergulir di mahkamah konstitusi kembali menuai sorotan tajam dari kalangan akademisi dan ahli hukum tata negara.
Pakar hukum tata negara yance arizona menegaskan bahwa substansi utama yang dipersoalkan dalam perkara tersebut bukanlah sekadar urusan kelulusan sekolah menengah atas seseorang.
ADVERTISEMENT
Pernyataan tersebut disampaikan oleh yance arizona melalui kanal youtube BITV pada hari kamis tanggal 1 oktober 2026.
Menurutnya, pokok persoalan yang sedang diperiksa jauh lebih mendasar karena menyangkut rangkaian proses bermasalah dalam pelaksanaan pemilihan umum sebelumnya.
“Yang kita persoalkan ini bukan sekedar soal sudah selesai SMA atau tidak ini adalah kelanjutan dari proses kelanjutan dari persoalan yang kita anggap dalam Pemilu 2024 itu banyak sekali masalahnya yang sampai hari ini belum begitu terselesaikan selain soal syarat usia juga syarat,” ujar Yance Arizona.
Ia menjelaskan bahwa celah manipulasi dalam pembentukan peraturan komisi pemilihan umum menjadi fokus krusial yang harus dibongkar secara tuntas.
“Bukan orang boleh kalau lulusnya SMA atau S1 tapi enggak ada SMA terserah tapi yang kami persoalkan adalah manipulasi dalam keluarnya peraturan KPU itu jadi bukan soal orang lulus SMA atau SMP atau SD enggak ada soal,” jelas Yance Arizona.
Prinsip dasar pemilu yang mengedepankan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dinilai telah tercederai oleh berbagai praktik rekayasa aturan.
“Padahal dalam Undang-Undang Dasar kita dibilang namanya asas pemilu itu luber jurdil jurdilnya itu loh terutama kejujuran karena kita tahu pada sekitar bulan apa itu ee Agustus sampai Febru Agustus 2023 sampai Februari 2024 kita kan digonjang-gancingkan mulai dari putusan 90 dari ruangan di belakang kita juga dan seterusnya ini apalagi nih,” beber Yance Arizona.
Ia juga menegaskan bahwa kehadiran para ahli dalam persidangan tersebut murni bersikap independen tanpa membawa kepentingan politik kelompok tertentu.
“Bagi kami persoalannya bukan bagi kami ya bagi saya paling tidak tapi bagi orang-orang yang belajar hukum tata negara persoalannya bukan kita mau gantiin siapa bukan kami enggak punya jagoan sama sekali enggak punya boleh dicek enggak ada persoalannya adalah ini ada masalah hukum tata negara tapi enggak punya forum untuk memberikan jalan keluar,” terang Yance Arizona.
Lebih lanjut, ia mendorong majelis hakim konstitusi agar berani mengambil terobosan hukum guna mengatasi kekosongan ruang penegakan keadilan pemilu.
“Kami mau bilang bikin terobosan dong masa ada persoalan hukum tata negara tapi enggak ada jalan keluar padahal kita kenal konsep yang namanya electoral justice dan terobosan yang diberikan oleh MK ini bukan kali pertama jadi ini bukan anomali-anomali amat sih pasal 50 Undang-Undang MK pada masa lalu pert salah satu yang awal sekali,” urai Yance Arizona.
Langkah progresif tersebut dinilai mendesak agar hak konstitusional warga negara dapat terlindungi secara maksimal dari potensi kecurangan berulang di masa mendatang.
“Supaya haknya bisa dipenuhi oleh negara sekarang forumnya enggak tersedia ya silakan bikin terobosan kita enggak bisa begini terus nanti terulang lagi tuh bikin lagi entah nanti PKPU apa bikin lagi entah manipulasi apa kita tidak mau itu terjadi,” tandas Yance Arizona.
Kasus hukum ini diharapkan mampu menjadi momentum pembelajaran bersama demi memperbaiki kualitas demokrasi nasional secara menyeluruh.
“Kasus ini kita berharap bisa menjadi satu pembelajaran bersama kita ada satu kesadaran kita bersama secara publik dan kita tentu berharap MK sejalan dengan upaya untuk menciptakan perbaikan-perbaikan ke depan dalam demokrasi di Indonesia,” pungkas Yance Arizona.
Editor: 91224 R-ID Elok
