Repelita Jakarta - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) buka suara terkait tuduhan adanya kelompok penyusup dalam unjuk rasa peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2026 di depan Gedung DPR/MPR RI, Jumat (1/5/2026).
Ketua YLBHI Muhammad Isnur menyatakan bahwa pihak kepolisian seharusnya tidak boleh asal-asalan dalam memberikan tuduhan tanpa bukti yang jelas kepada massa aksi.
ADVERTISEMENT
"Penyusupnya siapa, jangan sembarang tuduh dong," ujar Isnur saat ditemui di tengah jalannya unjuk rasa berlangsung di kawasan Senayan, Jakarta Pusat.
Menurut Isnur, aparat kepolisian harus bertanggung jawab penuh terhadap tuduhan yang dilontarkan tersebut di muka publik.
Polisi, lanjutnya, wajib membuktikan secara transparan siapa saja pihak yang diduga hendak berbuat kerusuhan di tengah aksi damai buruh.
"Seringkali tuduhan dialamatkan pada anarko, tapi apakah itu benar," ucap Isnur kepada Tempo mempertanyakan dasar dari klaim kepolisian.
Isnur mengatakan bahwa kepolisian memang memiliki kewajiban melakukan pencegahan dengan mendeteksi potensi kerusuhan oleh kelompok tertentu.
Baik itu potensi kerusuhan yang berasal dari kelompok sipil maupun dari aparat dari institusi lain yang menyusup ke tengah massa.
Sebelumnya, Wakil Kepala Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya Brigadir Jenderal Dekananto Eko Purwono mengatakan bahwa ada kelompok massa terorganisir yang diprediksi akan memicu kerusuhan.
"Berdasarkan informasi intelijen," ujar Dekananto kepada wartawan pada Jumat (1/5/2026) sebelum aksi dimulai.
Dekananto mewanti-wanti seluruh personel yang bertugas untuk dapat mengantisipasi potensi kerusuhan yang diprediksi oleh tim intelijen tersebut.
Kelompok yang dianggap bermasalah itu diminta untuk ditindak tegas sebelum mereka tiba di titik kumpul aksi demonstrasi.
"Saya minta untuk melakukan langkah-langkah tindakan represif edukatif," ucap Dekananto memberikan arahan kepada jajarannya.
Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Budi Hermanto juga menyebut bahwa ada komponen massa yang telah teridentifikasi akan berbuat rusuh.
"Kepolisian tidak akan segan-segan untuk mengamankan yang bersangkutan," ucap Budi kepada wartawan di depan Gedung DPR/MPR.
Asisten Operasi Kepala Staf Komando Daerah Militer V/Jayakarta, Brigadir Jenderal M. Iswan Nusi, menyatakan pihaknya menyiapkan satuan tugas khusus untuk mengamankan kegiatan tersebut.
"Kami telah membentuk satgas intel," ujar Iswan dalam apel gelar pasukan pada Kamis (30/4/2026) sehari sebelum aksi digelar.
Menurut Iswan, satuan tugas intelijen akan diisi oleh personel Kodam Jaya serta anggota Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polda Metro Jaya.
Mereka juga akan berkoordinasi erat dengan Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI dan Badan Intelijen Negara (BIN) selama pengamanan berlangsung.
Iswan mengatakan bahwa tim tersebut nantinya akan ditugasi untuk memantau secara ketat situasi lapangan selama kegiatan demonstrasi berlangsung.
"Aparat intel yang ada segera berkoordinasi dan laporkan jika ada penonjolan," ucap Iswan dalam apel gelar pasukan yang digelar di Mabes TNI.
Berdasarkan pantauan di lokasi, tampak sejumlah massa mulai berdatangan di depan Gedung DPR/MPR sejak pukul 11.00 WIB.
Aksi demonstrasi tersebut diketahui digelar oleh Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) bersama dengan unsur masyarakat sipil lainnya.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
