Repelita [Jakarta] - Tuntutan agar pemerintah bertindak tegas terhadap aktivitas pertambangan ilegal mengemuka menyusul pernyataan Presiden Prabowo Subianto soal keberadaan sekitar 1.000 tambang timah ilegal termasuk di Bangka Belitung.
Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Muhammad Isnur menilai pernyataan Kepala Negara itu sepatutnya dijadikan momentum evaluasi menyeluruh terhadap pengawasan.
ADVERTISEMENT
Namun Isnur mengingatkan penertiban harus dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku serta melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
Ia menekankan agar penanganan tidak justru memunculkan persoalan baru berupa perluasan peran aparat militer dalam urusan sipil.
"Jadi jangan sampai kemudian ini menimbulkan masalah baru ya," kata Isnur kepada wartawan, Senin 17 Agustus 2026.
Menurut Isnur pemerintah tidak cukup hanya memberi instruksi kepada TNI dan Polri untuk memberantas tambang ilegal karena persoalan tersebut juga menyangkut kewenangan sejumlah kementerian dan pemerintah daerah.
Aktivis HAM lulusan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu menyoroti dugaan keterlibatan oknum aparat dalam aktivitas pertambangan ilegal yang selama ini berkembang di berbagai daerah.
"Kenapa masalah baru? Karena bisa jadi, justru selama ini TNI Polri adalah beking dalam penambangan ilegal gitu," kata Isnur.
Atas dasar itu Isnur meminta penanganan dilakukan secara lintas sektor dengan melibatkan pemerintah daerah serta kementerian yang berwenang di bidang lingkungan hidup kehutanan dan pertanahan.
"Jadi ini harus bukan instruksinya kepada TNI Polri, tapi kepada seluruh stakeholder. Kepada Kepulauan Daerah, kepada Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Kehutanan, Menteri Agraria gitu," kata Isnur.
"Jadi hati-hati juga, justru mau timbul masalah baru, akhirnya menambah militerisasi lah kira-kira gitu," sambungnya.
Lebih jauh Isnur menilai praktik bisnis yang melibatkan oknum TNI dan Polri juga harus dibenahi dengan menegakkan larangan keterlibatan aparat dalam kegiatan bisnis secara serius.
"Karena problemnya selama ini memang polisi TNI itu berbisnis gitu, itu yang menjadi masalah banyak beking di mana-mana," pungkas Isnur.
Sebelumnya Presiden Prabowo menyinggung persoalan tambang ilegal dan meminta Panglima TNI serta Kapolri mengusut dugaan keterlibatan pejabat TNI dan Polri.
Prabowo menyebut pemerintah telah menutup sekitar 1.000 tambang timah ilegal di Bangka Belitung sambil mempertanyakan bagaimana aktivitas dalam jumlah besar itu dapat berlangsung tanpa diketahui pejabat terkait.
"Tidak mungkin 1000 tambang berjalan ilegal tanpa pejabat kepolisian dan pejabat polisi," kata Prabowo dalam pidatonya di Sidang Tahunan MPR 2026, pada Jumat 14 Agustus 2026.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
