Repelita [Surabaya] - Posisi geopolitik Indonesia dinilai berada dalam bayang-bayang ancaman ekspansi militer global dari negara adidaya pasca-terjadinya pergolakan di kawasan Amerika Latin.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengingatkan adanya potensi kerawanan pertahanan nasional yang dipicu oleh perebutan sumber daya alam.
ADVERTISEMENT
Dalam pemaparannya pada sebuah forum ilmiah di lingkungan akademis jawa timur sang pakar hukum tata negara mengurai latar belakang hegemoni barat atas wilayah penghasil hidrokarbon dunia.
“Kita tahu, ada apa di balik langkah militer terhadap Venezuela. Sumber minyak terbesar di dunia, selain daripada Timur Tengah,” kata Yusril.
Dirinya berargumen bahwa motivasi utama dari aksi agresi tersebut bergeser pada penguasaan rupa-rupa cadangan mineral strategis non-migas yang menjadi elemen vital bagi industri teknologi modern.
Yusril mengomparasikan tingkat kesulitan ekstraksi batuan langka di wilayah eropa timur yang membutuhkan rekayasa pertambangan bawah tanah yang teramat dalam dan berbiaya mahal.
“Di kampung saya itu di Bangka Belitung, paling banyak sumber itu. Orang mencari di Rusia, perlu mungkin sampai 2.000 meter. Masuk dalam tanah, ground maining, untuk mendapatkan energi baru,” jelasnya.
Rupa-rupa unsur radioaktif dan material tanah jarang yang tersimpan di dalam perut bumi nusantara diakuinya memiliki kadar konsentrasi tinggi serta sangat mudah diakses.
“Munazid, Xenotim, dan lain-lain. Termasuk Torium,” sambung Yusril.
Kemudahan metode pengambilan komoditas berharga di tanah air digambarkan secara kontras karena tidak memerlukan perangkat teknologi penambangan laut dalam yang rumit.
“Di kampung saya di Bangka Belitung, hanya pakai pacul ngambilnya, gali tiga meter lima meter aja sudah dapat,” imbuhnya.
Mantan ketua umum partai politik ini memetakan bahwa kantong energi dunia saat ini berpusat di benua amerika selatan sementara cadangan mineral alternatif berada di wilayah kutub utara.
Namun blok pertahanan atlantik utara dipastikan menjadi pelindung utama bagi kawasan greenland sehingga kekuatan adidaya diprediksi akan mengalihkan fokus sasarannya ke wilayah lain.
“Nato nyerbu Nato, Nato bubar. Target selanjutnya setelah Greenland? Negara mana? Ini. Ini yang dikejar,” ucapnya.
Rasionalisasi tersebut menurutnya menjadi landasan utama bagi sikap diplomasi luar negeri otoritas jakarta yang memilih untuk menahan diri dari menyuarakan kecaman terbuka.
“Kita melihat boleh aja Perdana Menteri Singapore mengutuk serangan terhadap Venezuela, Pak Anwar Ibrahim mengutuk. Trus kita tanya, emang Amerika Berminat nyerbu Singapore, nyerbu Malaysia,” ungkapnya.
Aspek kerawanan geografis semakin nyata mengingat pangkalan militer garis depan milik pentagon di samudera pasifik memiliki jarak jangkau penerbangan yang sangat dekat dengan kedaulatan kita.
“Kita dalam kondisi terus terang tidak siap perang. Hitung kekuatan militer kita, angkatan laut kita, angkatan udara kita. Kalau kita perang, paling kita bertahan empat hari, setelah itu kita kehabisan amunisi. Surender,” pungkasnya.
Sikap pasif pemerintah dalam panggung politik internasional belakangan memicu rupa-rupa analisis tajam dari para pengamat menyusul pecahnya konflik bersenjata di timur tengah.
Langkah operasi khusus pasukan asing yang berujung pada penangkapan kepala negara di caracas awal tahun ini sejatinya memicu gelombang protes dari berbagai belahan dunia.
Namun otoritas diplomatik kita secara konsisten memilih untuk tidak merilis maklumat resmi ataupun nota keberatan atas rupa-rupa tindakan sepihak dari kekuatan barat tersebut.
Kebijakan serupa juga diterapkan kala eskalasi militer menghantam wilayah teheran hingga mengakibatkan hilangnya nyawa dari figur otoritas keagamaan tertinggi di negara para mullah itu.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
