Repelita Jakarta - Pegiat media sosial Yusuf Muhammad atau yang dikenal sebagai Yusuf Dumdum melontarkan tanggapan kritis terhadap kebijakan pemerintah.
Rencana yang disorot menyangkut kebijakan pembukaan rekening bank secara otomatis bagi setiap warga negara yang menginjak usia tujuh belas tahun.
ADVERTISEMENT
Program tersebut dikabarkan turut menyertakan saldo awal senilai lima puluh ribu rupiah yang bersumber dari kas negara.
Kebijakan nasional itu dirumuskan sebagai instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto demi memperluas akses layanan keuangan formal.
Melalui cuitan di akun media sosial X miliknya, Yusuf Dumdum menyarankan agar rencana pembukaan rekening massal tersebut sebaiknya dibatalkan.
Ia menilai langkah pengucuran dana awal dengan nominal tersebut sebagai kebijakan yang kurang tepat untuk diterapkan oleh negara.
"Percaya deh mendingan gak usah ngasih. Malu2in," tulis Yusuf Dumdum pada hari Kamis tanggal 10 September 2026.
"Bukannya takabur, tapi harusnya negara malu," imbuhnya mempertegas kritik tajam tersebut melalui platform digital.
Dirinya lantas membandingkan kebijakan domestik tersebut dengan program bantuan finansial yang diterapkan oleh pemerintah Singapura bagi warganya.
"Tuh Singapura ngasih bantuan hampir Rp1 miliar tiap anak hingga usia 17 tahun," paparnya dalam cuitan yang sama.
Menanggapi polemik tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya telah memberikan penjelasan komprehensif.
Keterangan itu disampaikan dalam acara Simposium Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia di Jakarta Pusat pada hari Rabu tanggal 9 September 2026.
Airlangga memaparkan bahwa program penciptaan rekening massal ini memuat fungsi strategis bagi kelangsungan distribusi bantuan sosial secara transparan.
Inisiatif tersebut dirancang guna memfasilitasi para pelaku usaha mikro kecil dan menengah melalui sistem pembayaran digital bebas potongan biaya administrasi.
"Ada sistem pembayaran QR otomatis yang tersedia," ujar Airlangga dalam forum resmi tersebut.
"QR tersebut tidak memungut potongan atau diskon," terangnya saat memaparkan skema transaksi keuangan.
"Jadi, nol biaya bagi para pedagang," ungkapnya memperjelas manfaat kemudahan sistem.
"Diharapkan hal ini akan mendorong kemajuan UMKM sekaligus perekonomian syariah," tutur Airlangga.
Pemerintah menargetkan pencapaian kepemilikan rekening formal bagi dua ratus juta penduduk Indonesia dalam kerangka jangka panjang.
Integrasi data kependudukan akan dilakukan secara langsung melalui sinkronisasi penerbitan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan.
Sistem digital tersebut diproyeksikan dapat berjalan secara simultan seiring tercapainya usia legal kewarganegaraan para remaja.
"Begitu mereka mencapai usia 17 tahun, secara otomatis akan diberikan KTP sekaligus rekening bank," pungkasnya. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
